Hibata.id — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pohuwato yang digelar pada Senin (14/4) dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 berlangsung dinamis. Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Golkar, yang mengangkat isu strategis terkait absennya perwakilan Gorontalo dalam jajaran komisaris Bank SulutGo (BSG).
Ketua Fraksi Golkar, Akbar Baderan, menyampaikan apresiasi atas capaian program pemerintahan Saipul Mbuinga–Suharsi Igirisa (SMS), namun menggarisbawahi beberapa catatan penting, terutama soal representasi Gorontalo dalam struktur kepemimpinan BSG pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Manado.
“Kami, Fraksi Partai Golkar, meminta kejelasan dari pemerintah daerah mengenai sikap dan langkah konkret terhadap hasil RUPS BSG yang tidak mengakomodir perwakilan dari Provinsi Gorontalo di struktur komisaris. Ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut kepentingan daerah yang harus diperjuangkan,” tegas Akbar.
Menurutnya, ketidakhadiran perwakilan Gorontalo tidak hanya menyisakan tanda tanya, tetapi juga mencerminkan potensi pengabaian terhadap prinsip keadilan dan keterwakilan. Padahal, Gorontalo merupakan salah satu pemegang saham signifikan dalam bank tersebut.
“Absennya Gorontalo dalam jajaran komisaris seolah mencerminkan bahwa suara kita tidak dihargai. Padahal kontribusi kita besar. Mestinya ada tempat dalam pengambilan keputusan strategis,” tambahnya.
Lebih jauh, Akbar mengingatkan bahwa isu ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut stabilitas daerah dan kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan hanya pengelola administrasi.
“Ini bagian dari menjaga kestabilan daerah, dengan memperhatikan jeritan rakyat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.”
Sebagai tindak lanjut, Fraksi Golkar akan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menginvestigasi jalannya RUPS BSG serta menelusuri potensi pelanggaran dalam tata kelola perusahaan yang bisa merugikan kepentingan Gorontalo.
Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian peserta rapat paripurna, mengingat Bank SulutGo selama ini merupakan lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Gorontalo—baik melalui akses keuangan, dukungan terhadap UMKM, maupun kontribusi pada pendapatan daerah.
