Hibata.id – Fraksi NasDem DPRD Provinsi Gorontalo melontarkan kritik tajam terhadap visi dan misi Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025–2029.
Dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa (8/7/2025), juru bicara Fraksi NasDem, Umar Karim, menyampaikan bahwa konsep visi dan misi kepala daerah terlalu dangkal serta belum menyentuh akar persoalan utama masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa diperlakukan seperti ajang perlombaan lari. Jika hanya mengejar peringkat, maka upaya itu cenderung simbolik dan bukan solusi nyata,” tegas Umar dalam pandangan fraksi.
Fraksi NasDem menilai RPJMD yang disusun berdasarkan visi-misi tersebut belum menunjukkan kedalaman strategi dan kurang menggambarkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan.
Mereka menyebut filosofi pembangunan seharusnya mengedepankan proses partisipatif dan penguatan kesadaran kolektif, bukan sekadar orientasi hasil jangka pendek.
Umar juga mengkritik target keluar dari daftar lima provinsi termiskin sebagai narasi menyesatkan. Menurutnya, perubahan peringkat kemiskinan Gorontalo dalam statistik nasional lebih disebabkan oleh pemekaran wilayah di daerah lain, bukan karena keberhasilan kebijakan pembangunan.
“Perubahan posisi itu akibat pemekaran provinsi yang mengubah struktur data nasional, bukan karena adanya langkah strategis yang berpihak pada rakyat,” ujar Umar.
Visi-Misi 53 Kata Dinilai Tak Memadai
Pihak NasDem juga menyoroti minimnya substansi dokumen visi-misi yang hanya terdiri dari 53 kata. Mereka meragukan efektivitas dokumen tersebut sebagai landasan arah pembangunan untuk lima tahun ke depan.
“Bayangkan, hanya 53 kata untuk menjawab tantangan hidup 1,2 juta jiwa penduduk di wilayah seluas 12 ribu kilometer persegi dengan anggaran Rp10 triliun. Ini sangat minim secara konseptual,” ujarnya.
Fraksi NasDem mendesak agar RPJMD tidak semata menjadi salinan janji politik saat kampanye. Mereka meminta agar dokumen tersebut dibuka untuk kritik dan masukan, serta mengakomodasi partisipasi legislatif dan masyarakat sipil secara terbuka.
“Jika RPJMD hanya menjiplak janji kampanye tanpa penajaman arah kebijakan, maka mustahil menjawab persoalan besar seperti kemiskinan struktural,” tandas Umar.
Sebagai penutup, NasDem mendorong Pemprov Gorontalo agar membuka ruang dialog yang luas dalam penyusunan RPJMD 2025–2029. Mereka berharap keterlibatan lintas sektor mampu menghasilkan dokumen pembangunan yang relevan, terukur, dan benar-benar berorientasi pada solusi jangka panjang.
