Hibata.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Kota Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyerap aspirasi warga Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, dalam reses terakhir masa sidang ketiga tahun 2024–2025, Senin (30/6/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu aula kelurahan, Hamzah didampingi oleh Lurah Liluwo, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.
“Kegiatan reses adalah momen masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung. Kami hadir untuk mencatat dan memperjuangkannya di tingkat provinsi,” kata Hamzah Muslimin, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Soroti Minimnya Bantuan UMKM
Dalam pertemuan tersebut, Hamzah menyoroti rendahnya nominal bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gorontalo. Ia menyebut, bantuan senilai Rp1 juta per pelaku usaha belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga secara signifikan.
“Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok, bantuan sebesar itu jelas tidak cukup. Saya mendorong agar nominalnya ditingkatkan menjadi minimal Rp2,5 juta, dan idealnya Rp5 juta per pelaku usaha,” ujarnya.
Hamzah yang juga dikenal sebagai mantan Ketua HIPMI Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Gagas Penempatan Tenaga Kerja Muda ke Jepang
Selain itu, Hamzah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan program pelatihan kerja bagi pemuda, dengan skema penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Jepang.
“Kalau anak-anak muda kita bisa bekerja di Jepang selama tiga tahun dengan gaji Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan, mereka bisa pulang dengan keterampilan, pengalaman, dan modal usaha. Ini akan mengangkat taraf hidup keluarga mereka,” tegas Hamzah.
Ia meyakini, pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja muda merupakan strategi efektif untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Terlebih, setiap tahun daerah ini meluluskan sekitar 18 ribu siswa SMA/SMK sederajat.
“Pertanyaannya, mau kita kemanakan mereka? Pemerintah harus mulai berpikir jangka panjang dengan solusi yang konkret dan berkelanjutan,” pungkasnya.
