Hibata.id – Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Bone Bolango menyatakan telah mengumpulkan bukti awal terkait pihak yang diduga menyebarkan isu negatif mengenai dugaan bagi-bagi proyek dan intervensi keluarga Bupati dalam pemerintahan.
Tim hukum menegaskan siap menempuh jalur hukum jika fitnah tersebut terus berkembang.
Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemda Bone Bolango, Rio Potale, mengatakan pihaknya mencurigai adanya aktor intelektual yang sengaja membangun opini negatif untuk merusak citra Bupati Bone Bolango di mata publik.
“Kami telah mengumpulkan bukti awal mengenai pihak yang diduga menyebarluaskan isu tidak berdasar ini. Kami memandang isu tersebut dilakukan secara sistematis,” kata Rio Potale saat konferensi pers di kediaman pribadi Bupati Bone Bolango, Kamis (23/10/2025).
Menurut Rio, isu yang beredar di media sosial dan sejumlah platform digital tersebut dinilai hanya bertujuan membentuk opini publik tanpa dasar fakta yang jelas. Ia menduga penyebar isu memiliki agenda tertentu yang bersifat politis.
Hal senada disampaikan anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Bahtin Tomayahu. Ia menilai narasi soal dugaan “bagi-bagi proyek” dan “intervensi keluarga Bupati dalam kebijakan pemerintah daerah” merupakan opini tanpa bukti hukum.
“Semua narasi yang beredar itu tidak lebih dari opini liar. Sampai saat ini tidak ada satupun bukti autentik yang menguatkan tuduhan tersebut,” ujar Bahtin.
Anggota lainnya, Adnan Parangi, menegaskan tim hukum tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan penyebaran informasi yang bersifat fitnah dapat menimbulkan keresahan dan mencoreng nama baik Pemda Bone Bolango.
“Jika isu ini terbukti hoaks dan merugikan, kami akan menempuh proses hukum. Bila laporan sudah kami ajukan, sangat mungkin akan ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” tegas Adnan.
Ia juga mengimbau masyarakat Bone Bolango untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Kami minta masyarakat tetap tenang dan tidak konsumtif terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Silakan cek fakta sebelum percaya,” ujarnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, ruang digital di Bone Bolango dan Gorontalo diramaikan isu politik lokal yang menyeret nama Bupati Bone Bolango.
Pemerintah daerah menilai penyebaran isu tersebut tidak sehat bagi ruang demokrasi dan berharap proses hukum dapat menjadi solusi.
