Hibata.id – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Gorontalo menyoroti pemanggilan tujuh aktivis lingkungan oleh Polda Gorontalo. Langkah aparat tersebut dinilai memicu polemik baru di tengah perjuangan masyarakat mengawal isu lingkungan di Kabupaten Pohuwato.
Kepala Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Gorontalo, Syahril Razak, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Ia mempertanyakan pemanggilan terhadap para aktivis yang selama ini dikenal vokal menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Langkah ini terkesan sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara kritis. Aktivis yang seharusnya dilindungi justru dipanggil di tengah konflik yang belum selesai,” ujar Syahril.
Menurut dia, polemik yang terjadi tidak lepas dari keberadaan perusahaan tambang yang dinilai belum menyelesaikan akar persoalan di Pohuwato. Ia bahkan menilai sikap perusahaan terkesan provokatif dan berpotensi memicu gelombang perlawanan masyarakat.
DPD IMM Gorontalo juga menyampaikan kekecewaan terhadap pihak perusahaan yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi. Syahril menegaskan, upaya membungkam suara rakyat justru akan memperkeruh situasi.
“Jangan harap semua akan baik-baik saja ketika suara dibungkam dan demokrasi dicederai. Kami akan mengambil langkah strategis hingga ke tingkat pusat,” katanya.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan, maka suara kritis mahasiswa, pemuda, dan masyarakat berpotensi semakin terancam.
DPD IMM Gorontalo turut menyoroti sikap Kapolda Gorontalo yang dinilai lebih fokus pada pemanggilan aktivis ketimbang penanganan dugaan dampak lingkungan dan konflik sosial akibat aktivitas pertambangan.
“Ketua Cabang IMM Pohuwato bahkan masuk dalam daftar pihak yang dilaporkan. Ini alarm serius bagi demokrasi di Gorontalo. Kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Sebagai respons, DPD IMM Gorontalo memastikan akan menggelar aksi lanjutan serta memperluas konsolidasi gerakan hingga ke tingkat nasional. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik yang dinilai merugikan masyarakat.
