Hibata.id – Imbauan bersepeda dan jalan kaki bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tampaknya masih berstatus “wacana sehat” ketimbang kebiasaan harian.
Di atas kertas semangatnya sudah mengayuh, tapi di lapangan, justru gas kendaraan dinas masih lebih dulu ditarik.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, sebenarnya sudah memberi sinyal jelas.
ASN yang rumahnya dekat kantor diminta mulai ramah lingkungan—minimal tidak lagi bergantung penuh pada kendaraan bermotor.
“Yang dekat rumahnya dengan kantor, disunahkan tapi sunahnya muakad, dianjurkan untuk jalan kaki atau paling tidak pakai sepeda,” kata Gusnar dalam konferensi pers di rumah dinas gubernur, Rabu (1/4/2026) malam.
Kalimatnya ringan, nuansanya santai, tapi pesannya cukup dalam: ayo bergerak, jangan cuma rapat yang jalan.
Sayangnya, pemandangan di kantor-kantor OPD masih belum berubah banyak.
Kendaraan dinas tetap parkir rapi seperti biasa, seolah sepeda masih menunggu undangan resmi untuk ikut apel pagi.
Pimpinan OPD pun masih terlihat setia dengan roda empat—yang jelas lebih adem, lebih cepat, dan tentu saja… tidak bikin keringatan sebelum absen.
Kondisi ini membuat imbauan tersebut terasa seperti “promo sehat” yang belum punya brand ambassador.
Padahal, dalam urusan begini, satu contoh dari pimpinan bisa lebih kuat dari seribu spanduk imbauan.
Di sisi lain, Pemprov Gorontalo sebenarnya sudah mulai menekan konsumsi energi lewat kebijakan lain.
Sistem kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan sudah berjalan, begitu juga penggunaan kendaraan dinas secara bersama saat kegiatan lapangan.
Jadi, mesin penghematan sudah dipanaskan—tinggal pedal sepeda yang belum benar-benar diinjak.
Berbeda cerita di Jawa Tengah. Di sana, gubernurnya tidak hanya memberi arahan, tapi juga langsung “turun ke jalan”—secara harfiah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama jajaran kepala OPD kompak bersepeda ke kantor pada Kamis (9/4/2026).
Rutenya pun tidak main-main, dari Masjid Raya Baiturrahman, Kota Semarang, menuju Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan.
Kalau diibaratkan, Jawa Tengah sudah masuk tahap “gowes bareng”, sementara Gorontalo masih di fase “niat sudah, sepeda belum keluar garasi”.
Langkah di Jawa Tengah juga diperkuat dengan surat edaran tentang transformasi budaya kerja ASN. Artinya, bukan sekadar ajakan, tapi sudah jadi kebiasaan yang didorong secara sistematis.
Perbandingan ini menegaskan satu hal sederhana: kalau pimpinan sudah duluan berkeringat di jalan, bawahan biasanya tidak enak hati kalau masih santai di dalam mobil.
Kembali ke Gorontalo, peluang untuk menjadikan bersepeda sebagai budaya kerja masih terbuka lebar.
Tinggal menunggu momen ketika satu dua pimpinan OPD mulai “pecah telur” dan muncul ke kantor dengan helm sepeda, bukan kunci mobil.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan akan terus memantau efektivitas kebijakan penghematan energi, termasuk dampaknya terhadap konsumsi BBM yang dilaporkan secara berkala ke Kementerian Dalam Negeri.
Siapa tahu, laporan berikutnya bukan cuma angka penghematan, tapi juga jumlah sepeda yang mulai ramai di parkiran kantor.
