Hibata.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo yang digelar di Ballroom Saronde, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan ini mengangkat tema akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta penguatan sinergi pengendalian inflasi.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi penting antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merespons dinamika ekonomi, terutama terkait pergerakan harga kebutuhan pokok.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie.
Kepala Kanwil DJPb Gorontalo Adnan Wimbyarto, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Watekhi, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana yang membuka kegiatan melalui keynote speech.
Sepanjang 2025, Gorontalo berhasil menjaga inflasi tetap rendah dengan realisasi sebesar 2,52 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Capaian ini mengantarkan Gorontalo meraih penghargaan sebagai runner-up TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025. Kota Gorontalo juga memperoleh penghargaan serupa untuk kategori kabupaten/kota.
Stabilitas inflasi tersebut menunjukkan kuatnya koordinasi TPID dalam menjaga pasokan dan distribusi komoditas strategis.
Ke depan, Gorontalo akan terus memperkuat pengendalian inflasi berbasis komoditas, terutama pada beras, cabai rawit, bawang merah, perikanan, serta jagung yang berperan penting dalam rantai pangan dan pakan ternak.
Selain fokus pada stabilitas harga, HLM ini juga menegaskan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Digitalisasi transaksi dinilai dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih transparan, memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi, serta mempercepat layanan publik berbasis non-tunai.
Bank Indonesia bersama pemerintah daerah yang tergabung dalam TP2DD juga mendorong pemanfaatan QRIS dalam penerimaan daerah sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital di Gorontalo.
Memasuki tahun 2026, Bank Indonesia Gorontalo menyiapkan sejumlah program inovasi untuk mempercepat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta mendukung peningkatan kinerja TP2DD dalam ajang Championship TP2DD.
Program ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar daerah sekaligus memperluas penggunaan kanal pembayaran digital.
Melalui kolaborasi TPID dan TP2DD, Gorontalo menegaskan komitmen menjaga inflasi tetap terkendali, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, serta mempercepat transformasi digital transaksi pemerintah daerah.
Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi Gorontalo agar semakin stabil, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi ke depan.
