Hibata.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu wilayah rawan gempa bumi dan tsunami akibat potensi gempa megathrust di selatan Jawa. Masyarakat diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tersebut.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, aktivitas seismik di pesisir selatan Jawa sangat tinggi sehingga kapasitas masyarakat perlu diperkuat. Ia mengingatkan, bencana bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan awal.
“Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, tercatat 114 kejadian gempa bumi dengan magnitudo di atas 5, dua kali gempa bumi merusak, serta 44 guncangan yang dirasakan masyarakat. Bahkan, berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia (PUSGEN 2017), potensi gempa bumi megathrust di selatan Jawa bisa mencapai magnitudo M8,8 yang berpotensi memicu tsunami besar,” kata Dwikorita saat membuka Sekolah Lapang Gempa bumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo, Selasa (23/9).
Ia menekankan, SLG menjadi wujud kepedulian negara untuk melindungi keselamatan masyarakat. “Ancaman ini nyata dan bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Momentum Kulon Progo
Dwikorita menjelaskan, Kulon Progo memiliki posisi strategis karena menjadi wilayah rawan bencana sekaligus pintu gerbang wisata Yogyakarta dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA).
“YIA merupakan satu-satunya bandara di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang sejak awal dirancang khusus untuk menghadapi ancaman gempa megathrust dan tsunami. Dengan desain itu, Kulon Progo berpeluang menjadi contoh daerah tangguh bencana,” ungkapnya.
Menurut dia, ketangguhan bencana akan meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan dan investor.
Selain SLG, BMKG juga menggencarkan program mitigasi lain, seperti edukasi di sekolah yang telah menjangkau 166 sekolah dengan lebih dari 20 ribu peserta. Hingga kini, sudah ada enam desa di Yogyakarta yang ditetapkan sebagai Masyarakat Siaga Tsunami.
“Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa dikurangi. Dengan kesiapsiagaan, kita bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan dan pariwisata,” tegas Dwikorita.
Ia menambahkan, implementasi 12 Indikator Tsunami Ready yang ditetapkan UNESCO-IOC harus segera diwujudkan di daerah pesisir, mulai dari pembangunan rambu evakuasi, peta bahaya tsunami, hingga rencana kontinjensi.
“Jika indikator tersebut dipenuhi, target zero victim bukan mustahil tercapai. Kuncinya adalah sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” ucapnya.
BMKG menegaskan kesiapsiagaan masyarakat DIY menjadi faktor penting menghadapi potensi gempa megathrust. Dengan sinergi semua pihak, risiko bencana dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan pariwisata daerah.
