Hibata.id – Maraknya pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia menarik perhatian publik dan memicu perdebatan luas di berbagai kalangan.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyebut diduga nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam analisanya terkait fenomena tersebut.
“Saya curiga dan duga ada nama Gibran Rakabuming di balik isu One Piece. Sebab dalam debat pilpres waktu lalu ada dua kali dia memakai logo bajak laut yang terkenal di kalangan film animasi dan buku komik Naruto. Dan kebetulan Gibran sangat mengidolakan tokoh Naruto,” kata Jerry dalam keterangannya, Senin malam, 4 Agustus 2025.
Menurut Jerry, selain dalam debat Pilpres 2024, Gibran juga sempat terlihat mengenakan logo One Piece saat menghadiri acara Silaturahmi Desa Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 13 November 2023.
“Bukan asal tuduh, Gibran juga pernah pakai lambang One Piece saat menyambangi rumah Prabowo. Sekarang bendera berkibar di berbagai daerah, bahkan dibolehkan di Solo oleh Wali Kota Respati Ardi,” jelasnya.
Ia menilai, tren pengibaran simbol bajak laut ini dapat berdampak negatif terhadap citra Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, ia meminta lembaga legislatif segera turun tangan.
“Ini tentunya akan merusak citra Prabowo sebagai presiden. Saya dorong DPR untuk mengusut siapa dalang dan pelaku serta cukong di balik isu ini,” imbuh Jerry.
Pengaruh Budaya Pop Jepang di Ruang Politik
Bendera bajak laut yang dikenal sebagai Jolly Roger dalam serial anime One Piece merupakan simbol ikonik dalam budaya pop Jepang.
Di Indonesia, simbol ini mengalami pergeseran makna karena muncul dalam sejumlah kegiatan publik yang bersinggungan dengan politik nasional.
Gibran Rakabuming, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, dikenal sebagai penggemar anime dan tokoh-tokoh Jepang seperti Naruto.
Ketertarikan ini sering tercermin dalam pilihan fashion-nya di berbagai acara publik.
Namun, saat simbol-simbol tersebut muncul menjelang momentum kenegaraan seperti HUT RI ke-80, banyak pihak mempertanyakan relevansi dan pesan politik yang tersirat.
