Hibata.id – Di tengah wacana penghematan anggaran yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, langkah Bupati dan Wakil Bupati melakukan perjalanan dinas ke luar daerah justru menuai kritik tajam. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pohuwato, Yulan G. Bula, angkat suara dan menyebut manuver dua pimpinan daerah itu sebagai bentuk pemborosan yang mencederai rasa keadilan publik.
“Ini ironis. Rakyat diminta berhemat, sejumlah program pembangunan dipangkas atas nama efisiensi, tapi Bupati dan Wakil Bupati justru sibuk bepergian. Ke Manado pula, hanya untuk bahas Ranperbup? Apa kantor bupati di Marisa sudah tak layak pakai?” kata Yulan, Kamis (17/07/2025), dengan nada geram.
Menurut Yulan, situasi ekonomi masyarakat Pohuwato sedang tidak baik-baik saja. Inflasi tinggi, lapangan kerja terbatas, perputaran uang lesu. Namun di tengah kesulitan itu, para pejabat justru tidak menunjukkan empati, malah memperbanyak perjalanan dinas yang bisa saja dilakukan di daerah sendiri.
“Harusnya pejabat itu memberi contoh penghematan, bukan ikut menambah beban APBD. Kalau rapat saja harus ke Manado, lalu untuk siapa semboyan efisiensi itu diteriakkan?” ujarnya.
IMM Pohuwato, lanjut Yulan, tidak akan tinggal diam. Ia menantang DPRD Pohuwato untuk menunjukkan fungsi pengawasan secara nyata, bukan hanya menjadi ‘tukang stempel’ kebijakan eksekutif.
“DPRD jangan cuma hadir waktu rapat, tapi diam ketika rakyat dirugikan. Kalau perjalanan dinas itu tidak relevan, tidak prioritas, maka harus dikoreksi. Jangan tunggu tekanan publik dulu baru bereaksi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal transparansi anggaran perjalanan dinas yang dinilainya masih gelap dan rawan disalahgunakan. IMM mendesak Pemkab Pohuwato membuka detail pengeluaran dinas ke publik—dari jumlah biaya, siapa saja yang ikut, hingga hasil konkret dari kunjungan tersebut.
“Kami ingin tahu, berapa yang dihabiskan selama di Manado? Apa saja hasilnya untuk rakyat? Jangan sampai ini hanya akal-akalan supaya bisa jalan-jalan, tidur di hotel mahal, makan enak, lalu pulangnya cuma pajang foto di media sosial,” sindir Yulan.
IMM menyatakan siap terus mengawal isu ini. Jika Pemkab tetap mengabaikan kritik publik, Yulan menyatakan organisasinya siap turun ke jalan.
“Jangan hanya rakyat yang disuruh berhemat. Pejabat juga harus menahan diri. Kalau tidak, tunggu saja: IMM akan bergerak lebih keras,” pungkasnya.
