Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dengan memperkuat koordinasi lintas instansi di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan setelah rombongan pemerintah daerah menyelesaikan pertemuan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kendari.
Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan (BPJJ) Kendari untuk memastikan perkembangan usulan perbaikan jalan di wilayah Buton Tengah.
Bupati Buton Tengah, Dr Azhari, menyampaikan bahwa sejumlah usulan pembangunan ruas jalan kini telah resmi masuk dalam sistem Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemerintah daerah optimistis usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berjalan 2026.
“Usulan ruas jalan Buton Tengah sudah masuk dalam sistem Kementerian PU. Kami berharap tahun ini ada tambahan ruas jalan yang bisa direalisasikan,” ujar Azhari, Kamis.
Di sisi lain, pembangunan ruas jalan Labungkari menuju RSUD Buton Tengah dilaporkan hampir rampung.
Proyek tersebut menjadi salah satu bukti nyata percepatan pembangunan infrastruktur di daerah itu.
Untuk memperkuat dukungan, Pemkab Buton Tengah juga melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rombongan bahkan berupaya menemui Gubernur Sulawesi Tenggara guna menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan jalan di daerah.
Namun, karena Gubernur sedang menjalankan agenda di luar kantor, rombongan akhirnya bertemu dengan Staf Khusus Gubernur, Mayjen (Purn) Purnomo.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan permohonan dukungan terhadap perbaikan jalan provinsi pada jalur Labungkari–Lakudo yang kondisinya rusak cukup parah.
Tidak hanya itu, rombongan juga menghadiri kegiatan Gubernur di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara.
Pada kesempatan tersebut, permintaan perhatian terhadap kondisi jalan Labungkari–Lakudo kembali disampaikan secara langsung.
Pemerintah daerah menegaskan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi lanjutan agar perbaikan jalan tersebut segera direalisasikan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjamin akses transportasi masyarakat tetap lancar.
“Kami akan kembali berkoordinasi dengan Gubernur dalam waktu dekat untuk memperbarui perkembangan serta membahas kebutuhan infrastruktur lainnya,” kata Azhari.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Buton Tengah juga mengajak masyarakat memahami kondisi anggaran saat ini.
APBD daerah belum mampu membiayai pengaspalan jalan secara mandiri seperti tahun-tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp50 miliar per tahun.
Sebagai solusi, pemerintah daerah mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat serta memanfaatkan program aspirasi anggota DPR RI.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat penambahan pembangunan ruas jalan di Buton Tengah.
Selain itu, pemerintah daerah juga berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memberikan perhatian terhadap ruas jalan Lombe–Waara.
Khususnya pada jalur Labungkari–Lakudo yang saat ini mengalami kerusakan cukup berat dan membutuhkan penanganan segera.
“Pemerintah provinsi diharapkan dapat menangani minimal tiga kilometer ruas jalan tersebut karena kondisinya sangat mendesak,” ujar Azhari.
Pemkab Buton Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
