Hibata.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo mengingatkan potensi meningkatnya angka kelahiran di daerah tersebut.
Peringatan ini muncul setelah anggaran pengadaan alat kontrasepsi mengalami pemangkasan signifikan pada tahun berjalan.
Ketua Tim Kerja Akses dan Kualitas Layanan KBKR BKKBN Provinsi Gorontalo, Ni Nengah Wati, mengatakan anggaran kontrasepsi pada 2025 turun jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya anggaran berkisar Rp3,5–4 miliar. Tahun ini hanya Rp1,5 miliar, dan tahun depan diprediksi tidak mencapai Rp1 miliar,” ujar Nengah Wati, Senin (08/12/2025).
Ia menyebut keterbatasan dana membuat BKKBN hanya mampu menyediakan sekitar 14.000 unit implan dan IUD, sementara target peserta KB baru tahun 2025 mencapai 21.000 orang.
“Jika target 21 ribu, tetapi stok hanya sekitar 14 ribu, jelas ada kesenjangan besar,” katanya.
Menurut dia, kondisi ini berpotensi menurunkan akses layanan KB gratis, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang selama ini mengandalkan program pemerintah untuk mengatur jarak kelahiran.
Pemangkasan anggaran juga membuka kemungkinan putus pakai KB karena sebagian masyarakat tidak mampu membeli kontrasepsi secara mandiri.
“Kalau peserta tidak bisa mengakses layanan KB dan berhenti memakai kontrasepsi, risiko kehamilan meningkat. Yang kami khawatirkan adalah lahirnya gelombang kelahiran tinggi seperti era baby boom tahun 70-an,” ujar Nengah.
Saat ini Gorontalo masih memiliki persediaan kontrasepsi pil dan suntik yang diperkirakan aman hingga pertengahan 2027. Namun stok kontrasepsi jangka panjang seperti implan hanya cukup untuk kebutuhan satu tahun ke depan.
“Implan hanya cukup sampai tahun depan. Setelah itu tidak ada cadangan jika anggaran tidak berubah,” tambahnya.
Secara regulasi, pemerintah daerah diperbolehkan melakukan pengadaan kontrasepsi secara mandiri. Namun hingga kini belum ada kabupaten atau kota di Gorontalo yang dapat mengambil alih pengadaan karena keterbatasan anggaran.
“Pemda sebenarnya bisa melakukan pengadaan, tetapi sejauh ini belum ada yang mampu. Pengadaan masih satu pintu melalui BKKBN,” jelas Nengah.
Dengan kebutuhan yang tinggi dan dukungan anggaran yang terus menyusut, BKKBN menilai Gorontalo berada dalam kondisi rawan.
Jika distribusi kontrasepsi tidak menjangkau seluruh pasangan usia subur, potensi lonjakan angka kelahiran dalam beberapa tahun mendatang menjadi ancaman nyata.
