Hibata.id – Konferensi Daerah ke-6 PDI Perjuangan Gorontalo boleh saja berlangsung singkat, namun makna politiknya jauh dari sederhana.
Dari podium gedung GPCC Gorontalo, Selasa (2/12/2025), publik menyaksikan satu momentum penting, La Ode Haimudin naik sebagai nakhoda baru DPD PDI Perjuangan Gorontalo untuk lima tahun ke depan.
Nama La Ode bukan muncul tiba-tiba. Ia hadir sebagai representasi pilihan strategis DPP—pilihan yang dikunci lewat Surat Keputusan yang dibacakan Ahmad Basarah.
Hal ini menegaskan bahwa arah partai di Gorontalo bukan sekadar pergantian figur, melainkan penyelarasan garis komando dari pusat ke daerah.
“Ditetapkan sebagai ketua DPD adalah La Ode Haimudin,” ujar Basarah saat membacakan SK.
Kalimat yang singkat itu serupa hentakan bel politik, sinyal bahwa DPP menuntut konsolidasi—tanpa resistensi, tanpa kehilangan arah.
Basarah menegaskan keputusan itu sebagai sikap final DPP, tanda bahwa ruang perdebatan telah ditutup, dan saatnya bergeser ke kerja nyata.
Tidak berhenti di ketua. SK yang ditetapkan pada 20 November 2025 di Jakarta—ditandatangani Hasto Kristianto dan Megawati Soekarnoputri—ikut mengukuhkan Feni Rosdiana Anwar dan Desi Hamzah, S.Pd., sebagai pendamping sekaligus calon personalia.
Duet ini seakan memberi pesan: kabupaten bukan lagi zona nyaman, melainkan ruang kerja politik yang harus ditangani perempuan juga.
Ada 21 pengurus dalam kabinet baru DPD PDI Perjuangan Gorontalo. Angka itu bukan sekadar daftar nama. Ia adalah peta kekuatan baru yang akan menentukan apakah partai ini sekadar memperpanjang status quo, atau benar-benar membuka babak baru.
Prosesi pelantikan oleh Puti Guntur Soekarno di Aula GPCC Kota Gorontalo menambah bobot simbolis. Dari keluarga besar Soekarno sendiri yang mengesahkan, mengirimkan pesan: Gorontalo adalah prioritas, bukan pelengkap.
Sekarang pertanyaan yang menggantung di ruang politik Gorontalo, Akankah La Ode Haimudin mampu menjawab tuntutan zaman—menyatukan mesin partai, merawat basis akar rumput, dan kembali menempatkan PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik utama di Gorontalo?
Karena setelah lampu konferensi dipadamkan dan para elite meninggalkan aula, yang tersisa hanyalah satu hal, kerja politik — bukan seremoni.
