Hibata.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi warganya.
Menurut data terbaru, sekitar 10 juta kepala keluarga (KK) di Indonesia belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH). Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan sosial yang turut menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bamsoet menegaskan pentingnya percepatan implementasi program pembangunan rumah dan renovasi yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. “Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga fondasi stabilitas sosial dan ekonomi.
Dengan 37 juta KK yang menghadapi masalah perumahan, banyak warga Indonesia berisiko mengalami kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil,” kata Bamsoet setelah bertemu dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur yang terintegrasi adalah solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.
Pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat menciptakan peluang lapangan kerja, yang pada gilirannya mendukung kemampuan warga untuk memiliki rumah.
“Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program ini bertujuan membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepemilikan rumah dan mendukung stabilitas sosial dan ekonomi,” lanjut Bamsoet.
Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, Bamsoet juga menekankan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 319 juta jiwa. Tanpa penanganan serius terhadap masalah perumahan, Indonesia berisiko menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar di masa depan.
Berdasarkan data BPS, rumah yang tidak layak huni sering kali terkait dengan rendahnya kualitas hidup, peningkatan risiko kesehatan, serta hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.
“Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan mempermudah akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ini bukan hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga akan memastikan keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat,” pungkas Bamsoet.
