Hibata.id – Suara mesin dan cangkul sempat memecah kesunyian saluran irigasi di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.
Pembersihan sedimentasi dilakukan warga secara gotong royong. Namun, pekerjaan itu hanya berlangsung singkat—tak sampai dua hari. Justru setelah kegiatan selesai, pertanyaan mulai bermunculan.
Pertanyaan warga mengarah pada anggaran penanggulangan bencana tak terduga desa yang tercatat mencapai Rp42 juta.
Warga menilai, kegiatan di lapangan tidak mencerminkan besaran dana tersebut.
“Kegiatan cuma satu hari, pekerjanya sekitar 20 orang. Upahnya Rp100 ribu per orang. Kalau dihitung, paling hanya Rp2 juta untuk HOK,” ungkap salah satu warga, kepada wartawan hibata. Id, (15/12/2025).
Menurut warga, dana tersebut hanya terlihat digunakan untuk membersihkan irigasi yang tertimbun sedimentasi. Ia pun mempertanyakan ke mana sisa anggaran yang nilainya jauh lebih besar.
“Yang jadi pertanyaan, sisa Rp40 juta itu ke mana?” tegasnya.
Keresahan itu berkembang menjadi pertanyaan tentang transparansi pengelolaan keuangan desa, khususnya pada pos biaya tak terduga yang kerap dinilai sulit dipantau masyarakat.
Kepala Desa: Dana Digunakan Bertahap
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Desa Bulili, Muhtar Lopuo, membenarkan bahwa anggaran kerawanan sosial atau penanggulangan bencana memang digunakan untuk kegiatan pembersihan sedimentasi di irigasi. Namun, ia membantah keras jika dana yang digunakan hanya Rp2 juta.
Menurut Muhtar, penggunaan anggaran tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Masyarakat minta tolong, saya bantu. yang penting desa sudah bantu. Ada biaya angkut, rokok, air, semua itu biaya,” jelas Muhtar, saat di wawancarai langsung, sabtu (13/12/2025).
Ia menyebut, total dana yang terpakai mencapai lebih dari Rp30 juta, meskipun tidak dicairkan dalam satu waktu.
“ada yang dua juat, dia bertahap. Pokoknya itu dana kerawanan sosial, dipakai untuk tanggulangi kebutuhan lain-lain,” katanya.
Libatkan Pemuda dan Kegiatan Tambahan
Muhtar juga menyinggung aktivitas lain yang melibatkan anak-anak muda di desa, khususnya di area bawah jembatan. Kegiatan tersebut, menurutnya, turut membutuhkan biaya tambahan.
“Napa poli anak mudah, di bawah jembatan itu dorang mo kase bersih,baru dorang bekeng lapangan, di tanya bgaimna ayah torang mo timbun dengan pasir ini, kan butuh biaya apa lagi ini rekofusing too,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kategori biaya tak terduga dan difasilitasi pemerintah desa.
“Itu biaya tak terduga. Saya fasilitasi. Kadang mereka tidak paham dana ini dari mana,” ujarnya.
Muhtar memastikan seluruh penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan secara administratif.
“itu tetap mau kasih masuk semua, nantinya ada SPJ.,” tutupnya.
