Hibata.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa polemik terkait survei seismik 3D di perairan Teluk Tomini tidak bisa disikapi secara sepihak.
Ia merespons permintaan Ketua Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan Provinsi Gorontalo, Sarlis Mantu, yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau ulang kegiatan tersebut.
Dalam keterangannya di Gorontalo, Jumat (19/12/2025), Mikson menyampaikan bahwa persoalan Teluk Tomini berkaitan langsung dengan batas wilayah laut antar daerah serta kepentingan nelayan dari sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut.
Menurut Mikson, regulasi yang berlaku telah mengatur secara tegas batas wilayah aktivitas perikanan, termasuk pemasangan rumpon.
Pelanggaran terhadap batas wilayah laut, kata dia, berpotensi memicu konflik, baik antar nelayan maupun antar pemerintah daerah.
“Kalau rumpon sudah melewati batas wilayah, tentu daerah lain bisa merasa keberatan. Aturannya memang tidak boleh masuk ke wilayah orang lain,” kata Mikson.
Terkait dugaan kerusakan rumpon nelayan yang dikaitkan dengan aktivitas survei seismik 3D, Mikson meminta agar persoalan tersebut dikaji secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menilai, konflik yang terjadi di lapangan kerap dipicu oleh persoalan batas wilayah laut, bukan semata-mata akibat kegiatan seismik.
Meski demikian, Mikson menegaskan bahwa aspirasi dan keresahan nelayan kecil tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan, jika tidak dikelola dengan baik, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas di kawasan pesisir Teluk Tomini, yang melibatkan lebih dari satu provinsi.
Sebagai langkah solusi, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendorong terbangunnya kesepahaman dan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya laut di Teluk Tomini.
Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah daerah, DPRD provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan perairan tersebut.
“Solusinya adalah membangun kesepahaman bersama. Pemerintah dan DPRD dari daerah-daerah terkait harus duduk bersama, supaya tidak saling keberatan dan tidak ada konflik di lapangan,” ujarnya.
Mikson juga memastikan Komisi II DPRD Gorontalo akan mengambil langkah konkret dengan membuka komunikasi dan melakukan kunjungan ke DPRD provinsi serta daerah terkait guna membahas persoalan ini secara menyeluruh.
“Insya Allah, Komisi II akan memulai komunikasi itu. Kalau perlu, kita libatkan semua pihak terkait agar pengelolaan sumber daya laut di Teluk Tomini berjalan adil dan tidak merugikan nelayan,” katanya.
Isu survei seismik 3D di Teluk Tomini belakangan menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi mengganggu aktivitas nelayan kecil, merusak alat tangkap seperti rumpon, serta memicu ketegangan sosial di wilayah pesisir.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi nelayan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas di laut berjalan sesuai aturan hukum dan mengedepankan keadilan bagi masyarakat pesisir.
