Scroll untuk baca berita
HeadlineNusantara

Islam Progresif dan Marxisme: Jejak Perlawanan Rakyat Kecil dari Diponegoro

×

Islam Progresif dan Marxisme: Jejak Perlawanan Rakyat Kecil dari Diponegoro

Sebarkan artikel ini
Gedung DPR/MPR RI diduduki massa mahasiswa aksi 1998 yang menuntut reformasi dan turunnya Soeharto. (Foto: Istimewa)/Hibata.id
Gedung DPR/MPR RI diduduki massa mahasiswa aksi 1998 yang menuntut reformasi dan turunnya Soeharto. (Foto: Istimewa)/Hibata.id

Hibata.id – Sejarah panjang Indonesia menunjukkan bahwa Islam progresif dan Marxisme kerap bersinggungan ketika rakyat kecil bangkit melawan ketidakadilan, mulai dari Perang Diponegoro pada 1825 hingga gerakan mahasiswa Reformasi 1998, dan kini berlanjut dalam bentuk perjuangan digital generasi muda.

Pada malam gelap tahun 1825, Pangeran Diponegoro menyalakan api perlawanan. Rakyat Jawa dari kalangan petani, santri, hingga prajurit bersatu bukan hanya melawan kolonial Belanda, tetapi juga menentang feodalisme lokal yang menindas.

Scroll untuk baca berita

Lebih dari satu abad kemudian, pada 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan-jalan Jakarta. Mereka berasal dari beragam latar belakang ideologi—nasionalis, aktivis dakwah, hingga kelompok kiri—namun bersatu untuk menjatuhkan rezim Orde Baru.

Baca Juga:  Bendungan Bulango Ulu Ditargetkan Selesai Akhir Tahun 2024

Dua peristiwa berbeda zaman itu memperlihatkan pola yang sama: rakyat kecil melawan ketidakadilan. Di baliknya, terdapat pertemuan dua arus pemikiran, yakni Islam progresif dan Marxisme.

Ali Syariati, intelektual asal Iran, pernah menekankan bahwa Islam sejati bukanlah ritual kosong, melainkan agama revolusi yang berpihak pada kaum tertindas (mustadh‘afin) melawan penindas (mustakbirin). Pemikir lain seperti Hasan Hanafi memperkenalkan gagasan “kiri Islam” dengan membaca Al-Qur’an dari perspektif kaum kecil, sementara Fazlur Rahman menekankan pentingnya pembaruan tafsir agar pesan keadilan tetap relevan.

Sejalan dengan itu, Karl Marx menulis bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertarungan kelas antara kaum pekerja dan tani (proletariat) dengan pemilik modal (borjuis). Meski berbeda bahasa, keduanya kerap bertemu dalam tujuan yang sama: membongkar ketidakadilan sosial.

Baca Juga:  Mie Ayam Kampung Khas Gorontalo, Cita Rasa Autentik yang Menarik Minat Wisatawan

Jejak Historis di Indonesia

  • Perang Diponegoro (1825–1830): jihad sosial melawan kolonialisme dan feodalisme.

  • Sarekat Islam (1912): gerakan pedagang batik yang berkembang menjadi kekuatan massa, mempertemukan Islam dan sosialisme.

  • 1950–1960-an: gerakan buruh dan tani menguat, Islam bicara keadilan, Marxisme menyoroti eksploitasi kelas.

  • Orde Baru: suara kiri dibungkam, Islam dijinakkan. Namun pemikiran Syariati dan Marx tetap dipelajari mahasiswa.

  • Reformasi 1998: mahasiswa lintas ideologi bersatu menumbangkan rezim otoriter.

Relevansi di Era Digital

Dua dekade setelah Reformasi, wajah perlawanan berubah. Identitas ideologi tak lagi kaku, sementara gerakan sosial hadir dalam bentuk lebih cair dan digital.

  • Petani Kendeng menyemen kaki di depan istana.

  • Buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

  • Aktivis lingkungan menyuarakan krisis iklim.

  • Generasi Z bersuara tentang Palestina, demokrasi, hingga kesetaraan gender.

Media sosial menjadi ruang baru perjuangan. Islam progresif hadir melalui narasi moral seperti amar ma’ruf nahi munkar dan jihad sosial, sedangkan Marxisme dipakai untuk membedah akar struktural ketidakadilan.

“Mustadh‘afin dalam Al-Qur’an sepadan dengan proletariat dalam Marxisme. Mustakbirin setara dengan borjuis. Bahasanya berbeda, tetapi semangatnya sama: berpihak pada kaum tertindas,” tulis seorang peneliti sejarah sosial.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel