Oleh: Apriyanto Umar – Wakil ketua II PMII Cabang Pohuwato
Hibata.id – Di pelosok Desa, petani bangun sebelum fajar hanya demi mengirit solar. Mereka hitung setiap tetesnya, agar padi bisa tiba di pasar, agar hasil kebun bisa menembus jalan berlubang yang entah kapan diperbaiki. Di sudut lain, di kursi empuk rapat-rapat berpendingin ruangan, Pemerintah Daerah Pohuwato justru memarkirkan jargon efisiensi di pinggir jalan, lalu melaju gagah di atas mobil dinas baru yang kabinnya dingin, joknya empuk, dan gengsinya harum semerbak.
Padahal baru beberapa bulan kita meneken Inpres No. 1 Tahun 2025. Isinya jelas: pangkas belanja yang tak menyentuh rakyat, fokus pada layanan dasar. Tapi, rupanya di Pohuwato, Inpres itu hanya pajangan. Di desa, kata “efisiensi” diterjemahkan jadi penyesuaian pupuk, subsidi solar yang makin langka, irigasi yang bocor tak juga diperbaiki. Di kantor pemerintahan? Efisiensi bisa dinegosiasikan asal urusannya soal kendaraan dinas dan kenikmatan pejabat.
Atas nama “pejabat baru”, maka mobil pun harus baru. Seolah-olah kualitas pelayanan publik diukur dari harga velg dan lembutnya jok mobil. Seolah jalan-jalan desa akan mulus hanya karena plat merah kini menempel di bodi kendaraan keluaran terbaru. Seolah angka kemiskinan bisa terpangkas hanya dengan menambah fitur sensor parkir dan layar sentuh di dashboard mobil dinas.
Jika mobil lama dianggap “tak layak”, mari kita bongkar bersama: tak layak menurut siapa? Standar siapa yang dipakai? Rakyat di desa sudah puluhan tahun naik motor butut ke kebun, naik pikap tua ke pasar. Tak ada yang mengganti kendaraan mereka dengan dalih “tidak layak”. Tapi giliran kursi kekuasaan, semua jadi serba pantas kalau berkilau.
Kami, mahasiswa, tak anti fasilitas. Kami paham pejabat butuh kendaraan dinas. Tapi kami tak bisa diam ketika belanja simbolik lebih cepat dieksekusi dibanding belanja substansi. Jalan rusak di desa kami tetap rusak. Anak-anak sekolah tetap belajar di gedung reyot. Petani tetap menunggu pupuk bersubsidi yang kabarnya selalu habis. Tapi mobil dinas baru? Beres.
Maka kami bertanya: di mana wujud nyata efisiensi? Di mana bukti penghematan anggaran selain di poster dan pidato? Kami hanya melihat garasi yang semakin gemuk, bukan jalan desa yang semakin mulus.
Seandainya saja ada kendaraan yang bisa mengangkut integritas dan akuntabilitas, kami akan jadi yang pertama mendesak agar pemerintah membelinya. Sayangnya, kendaraan macam itu tak dijual di showroom mana pun. Ia hanya bisa lahir dari rasa malu, dari hati yang tahu diri, dari keberanian menolak fasilitas berlebihan demi rakyat yang masih menggenggam mimpi di ladang berdebu.
Dan hari ini, di Pohuwato, kendaraan seperti itu rasanya masih jauh lebih mahal daripada memperbaiki jalan berlubang dan menekan angka kemiskinan agar menurun.
