Hibata.id – Pemenang tender paket pekerjaan Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kabupaten Boalemo diduga telah mengetahui rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum proses penawaran dimulai. Indikasi ini menimbulkan kekhawatiran adanya kebocoran informasi yang dapat merusak proses tender yang transparan.
Paket pekerjaan ini adalah pengadaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Boalemo, dengan sumber dana dari APBD TA 2023 dan total anggaran sebesar Rp1.748.722.374,00. Proyek ini mencakup renovasi di empat BPP, yakni BPP Kecamatan Botumoito, BPP Dulupi, BPP Paguyaman, dan BPP Paguyaman Pantai.
Di antara proyek renovasi tersebut, pekerjaan di BPP Kecamatan Botumoito menjadi sorotan dengan anggaran sebesar Rp525.000.000,00. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kebocoran rincian HPS pada proyek ini yang mengarah pada adanya ketidaksesuaian prosedur.
Sebelumnya, proses pemilihan penyedia dilakukan melalui tender dengan metode pascakualifikasi satu file, sistem harga terendah dengan gugur, dan jenis kontrak harga satuan. Pokja PBJ melakukan evaluasi mencakup administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, serta pembuktian kelayakan, dengan 55 peserta yang mendaftar dan 16 yang memasukkan penawaran.
Setelah evaluasi, terdapat 12 peserta yang tidak diteruskan evaluasinya karena tiga peserta penawar terendah yang memenuhi syarat sesuai administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Hasilnya tercatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 44/BAHP/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2023, yang diterbitkan pada 12 Juli 2023.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CV AJK ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan 1, CV TMK sebagai Pemenang Cadangan 2, dan CV SR sebagai Pemenang Berkontrak dengan penawaran terkoreksi senilai Rp418.587.946,51. Namun, BPK menemukan indikasi bahwa peserta tender telah memperoleh rincian HPS sebelum pengajuan penawaran.
BPK menganalisis file penawaran yang diunggah peserta melalui aplikasi SPSE serta file HPS dan Engineering Estimate (EE) yang diperoleh dari PPK. Temuan menunjukkan adanya kesamaan antara dokumen RAB penawaran dan HPS, termasuk kesamaan nama sheet, format print area, serta sheet yang disembunyikan.
Selain itu, analisis terhadap dokumen teknis penawaran dari CV SR dan CV TMK mengungkapkan adanya kesamaan yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut kemungkinan dibuat oleh pihak yang sama. Kuasa Direktur CV SR mengakui bahwa dokumen penawaran mereka memiliki kesamaan dengan HPS yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Kuasa Direktur CV SR juga mengonfirmasi bahwa dokumen penawaran tidak disusun oleh pihaknya, melainkan menggunakan jasa konsultan Sdr. RS, yang tergabung dalam Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Ketika dikonfirmasi, Sekretaris IAI Gorontalo Aten mengaku tak mengetahui Sdr. RS.
“Kalau inisial, kami tidak bisa identifikasi takutnya salah orang, karena walaupun dia alumni arsitektur belum tentu anggota IAI. Prosedur menjadi anggota IAI harus ikut penataran kode etik dan perilaku. Nanti coba kita identifikasi dulu ya,” kata Aten kepada Hibata.id, Senin (30/12/2024).
Lebih lanjut, Sdr. FB, konsultan pengawas yang sebelumnya bekerja untuk CV AT, mengaku menyusun RAB untuk perencanaan renovasi BPP di Dinas Pertanian. Sdr. FB juga mengakui memiliki dokumen perencanaan tersebut karena dia sendiri yang menyusun RAB untuk pekerjaan renovasi BPP. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan kesamaan direktori file antara RAB penawaran dan HPS milik PPK.
Lebih lanjut, Sdr. FB, konsultan pengawas yang sebelumnya bekerja untuk CV AT, mengaku menyusun RAB perencanaan renovasi BPP di Dinas Pertanian. Ia juga mengakui memiliki dokumen tersebut, dan pemeriksaan menemukan kesamaan direktori file antara RAB penawaran dan HPS milik PPK.
Sdr. FB mengungkapkan bahwa file perencanaan renovasi BPP disimpan dalam laptop pribadinya yang tidak dilindungi password, sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengamanan data yang seharusnya bersifat rahasia.
Pokja PBJ mengakui mereka tidak melakukan verifikasi mendalam atas kesamaan dokumen penawaran antar peserta. Keterbatasan personil dan waktu yang terbatas dalam pelaksanaan tender menjadi alasan utama mengapa evaluasi tidak dilakukan secara maksimal, yang dapat membuka celah bagi praktik persaingan usaha tidak sehat.
Kelapa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Boalemo, Faisal Hurudji mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui soal HPS yang bocor sebelum proses penawaran dimulai dari proyek tersebut dilakukan. Ia berdalil, ketika itu dia belum menjabat kadis.
“Persoalan HPS yang sudah bocor, saya tidak tahu. Saya hanya melanjutkan proyek mulai maret, saya dilantik pada bulan september,” kata Faisal Hurudji kepada Hibata.id, pada Senin (30/12/2024).
