Hibata.id – DPRD Kabupaten Bone Bolango memperdalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat intensif Panitia Khusus (Pansus), sebagai bagian dari pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat yang digelar di ruang utama DPRD itu dipimpin Ketua Pansus Faisal Mohi, serta dihadiri anggota pansus bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, DPRD menelaah capaian program sekaligus menilai sejauh mana anggaran daerah digunakan secara efektif selama tahun berjalan.
Kepala Dinas Sosial Bone Bolango memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan, termasuk upaya mengajukan dukungan ke pemerintah pusat.
“Kami telah mengusulkan bantuan ke Kementerian Sosial untuk program penyandang disabilitas, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan satu unit gedung UPTD,” ujarnya.
Namun, anggota Pansus DPRD memberikan sejumlah catatan penting. Mereka menilai masih ada program yang perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
DPRD menegaskan OPD harus fokus pada program yang sudah berjalan dan memastikan hasilnya optimal sebelum merancang kegiatan baru.
“Ini bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Program yang ada harus dimaksimalkan lebih dulu, baru kemudian dilakukan pengembangan,” kata salah satu anggota pansus.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan OPD.
Menurut mereka, penguatan SDM menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja tanpa harus menambah beban anggaran.
“SDM yang ada harus dimaksimalkan agar program berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan berlangsung dinamis dengan berbagai masukan yang mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan.
DPRD menekankan setiap program harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hasil pembahasan ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD yang akan dibawa ke sidang paripurna sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Melalui proses ini, DPRD berharap pembahasan LKPJ tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
