Hibata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menjalin kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2025. Kolaborasi ini dibahas melalui kegiatan audiensi dan sosialisasi yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Forum ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi lintas lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung tim KPK RI di “Bumi Serambi Madinah”. Ia menegaskan, komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Kehadiran KPK memberikan dorongan kuat bagi kami untuk terus memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ujar Ketua DPRD.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar kebijakan daerah berjalan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kejujuran.
KPK Dorong Pencegahan Berbasis Kolaborasi
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan KPK RI menekankan pentingnya komunikasi lintas instansi untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Menurutnya, koordinasi antara kementerian dan lembaga seperti Kemendagri, Bappenas, serta LKPP harus terus ditingkatkan agar penyelesaian persoalan daerah berjalan efektif.
“Jika ada persoalan yang membutuhkan kejelasan, silakan bersurat ke instansi terkait dengan tembusan kepada KPK. Kami akan memfasilitasi agar prosesnya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.
KPK juga menegaskan peran baru lembaga antirasuah yang kini menekankan pendekatan kolaboratif. Melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pemanfaatan teknologi digital, KPK mendorong pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan tanpa beban birokrasi berlebihan.
“KPK hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
Perkuat Integritas dan Edukasi Publik
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik upaya tersebut dan berharap forum ini memperkuat sinergi antara KPK, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperbarui komitmen menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK dan DPRD Provinsi Gorontalo. Berbagai masukan konstruktif disampaikan untuk memperkuat sistem integritas daerah dan meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran publik.
