Hibata.id – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo mempercepat kinerjanya dengan meninjau langsung dampak aktivitas tambang di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Minggu (31/8/2025).
Pemantauan itu difokuskan pada kerusakan ekosistem, terutama sedimentasi sungai.
Pansus Pertambangan yang diketuai Meyke Kamaru terus melakukan pemantauan lapangan sebagai bagian dari evaluasi enam bulan masa kerja.
Dalam kunjungan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pertambangan.
“Apakah kita akan membiarkan kerusakan lingkungan dan sedimentasi sungai terus terjadi? Pertambangan bisa dilakukan, tetapi harus ada kesadaran bahwa dampaknya akan menimpa masyarakat,” tegas Ridwan.
Politisi Partai NasDem itu menambahkan, penambang wajib memahami risiko ekologis serta menyiapkan langkah rehabilitasi sebagai bentuk tanggung jawab.
Ia menekankan, jika praktik tambang berlangsung tanpa kendali, generasi mendatang akan menghadapi ancaman kebencanaan.
Ridwan juga menyoroti keberadaan tambang ilegal yang dikelola tanpa memperhatikan aturan lingkungan. Ia menegaskan praktik tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hidup masyarakat dan harus mendapat perhatian khusus.
“Pertambangan memang memberi manfaat ekonomi, tetapi jangan sampai meninggalkan luka mendalam bagi alam dan generasi kita,” ujarnya.
Pertambangan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, kerap menjadi sorotan karena aktivitasnya berdampak pada lingkungan. Beberapa wilayah tercatat mengalami kerusakan ekosistem sungai akibat sedimentasi.
Pemerintah daerah bersama DPRD terus mencari solusi agar tata kelola tambang lebih bertanggung jawab.
Pansus Pertambangan DPRD Gorontalo menegaskan komitmennya mengawal persoalan ini hingga tuntas.
DPRD mendorong kolaborasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan seluruh aktivitas tambang di Provinsi Gorontalo memenuhi aspek legalitas, keamanan, serta perlindungan lingkungan hidup.
