Hibata.id – Dalam menghadapi dinamika pelayanan publik, tuntutan kepastian hukum, serta derasnya arus informasi di ruang publik, Pemerintah Kota Kotamobagu terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang diambil tetap terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta.
Rapat koordinasi ini bertujuan menyatukan persepsi, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan strategis secara terpadu.
Forum ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten I dalam mengoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lintas sektor.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum, dan penguatan regulasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Juga soal penguatan perangkat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta pengelolaan dan penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah awal untuk tindak lanjut yang berkelanjutan. Menurutnya, forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama.
“Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Koordinasi ini tidak berhenti pada rapat hari ini, tetapi akan berlanjut melalui pemantauan dan evaluasi bersama agar pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” tambah Sahaya.
Dukungan juga disampaikan Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, yang menilai rapat koordinasi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus.
“Sinergi yang terbangun akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap isu-isu publik yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, Fahri Damopolii menekankan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia bilang, Dinas Kominfo akan terus memperkuat pengelolaan informasi publik, khususnya dalam penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah yang disajikan secara lugas dan mudah dipahami masyarakat.
“Setiap kritik dan masukan di ruang publik akan ditanggapi secara tepat dan proporsional, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota.
Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam mendukung tata pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan responsif.
Melalui forum ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terpadu, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat, dengan pengelolaan informasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab serta implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
