Oleh: Inkrianto Mahmud, SE., MM. – Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Generasi Milenial DPD I KNPI Provinsi Gorontalo
Pemuda Bukan Beban, Tapi Masa Depan
Gorontalo boleh saja membanggakan jalan-jalan mulus, gedung-gedung baru, atau grafik ekonomi yang menanjak. Tapi selama pemudanya masih miskin, tak punya pilihan hidup, dan kehilangan arah, kemajuan itu semu. Saatnya menjadikan pemuda sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di pinggir kemajuan.
Provinsi Gorontalo kerap membanggakan diri sebagai wilayah yang berkembang. Data BPS menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan.
Pada 2024, IPM Gorontalo tercatat di angka 71,25, naik dari tahun-tahun sebelumnya, menandakan capaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Namun di balik angka-angka tersebut, ada ironi yang nyata: banyak pemuda Gorontalo yang masih hidup dalam kemiskinan.
Pemuda Miskin
Di lorong-lorong kota, di desa-desa perbatasan, dan di pinggiran kota kabupaten, hidup ribuan anak muda yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak memiliki akses keterampilan produktif. Mereka adalah bagian dari generasi Z—generasi digital yang tumbuh di tengah kemajuan, tapi tertinggal dari sisi kesempatan.
Data BPS September tahun 2024 mencatat bahwa angka kemiskinan Gorontalo masih sebesar 13,87%, sebelumnya 15,57%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sebagian besar yang terdampak adalah rumah tangga usia produktif dengan pendidikan rendah. Di sisi lain, angka pengangguran terbuka usia muda masih tergolong tinggi.
Jika memotret Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), potret tersebut memburuk, berdasarkan data Kemenpora 2023, Indeks Pembangunan Pemuda Gorontalo berada di posisi ke-22 dari 34 provinsi, dengan skor 52,34, di bawah rata-rata nasional (56,41).
Komponen paling lemah? Ketenagakerjaan dan pendidikan nonformal. Artinya, meskipun infrastruktur berkembang dan belanja APBD meningkat, pemuda Gorontalo masih kesulitan mengakses lapangan kerja, modal, dan pelatihan keterampilan.
Mengapa Ini Terjadi?
Pertama, Pertumbuhan Ekonomi yang tidak inklusif, pertumbuhan PDRB Gorontalo banyak ditopang oleh sektor pertanian dan jasa, namun belum menyerap tenaga kerja muda secara optimal. Mereka butuh pelatihan, bukan hanya pekerjaan kasar.
Kedua, pendidikan formal tak menjamin akses kerja, banyak lulusan SMA dan sarjana muda yang menganggur. Kurikulum belum sesuai kebutuhan pasar. Tanpa koneksi dan modal, anak muda miskin tetap tertinggal. Ketiga, minimnya program khusus untuk pemuda miskin seperti program pelatihan kerja dan wirausaha masih bersifat umum, bukan terarah kepada kelompok miskin dan marjinal.
NEET (Not in Education, Employment, or Training) merupakan indikator penting untuk mengukur risiko sosial-ekonomi pemuda. Di Indonesia, tingkat NEET usia 15–24 diperkirakan mencapai 8–11 %. Tingginya NEET menunjukkan potensi “lost generation” akibat kurangnya akses pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan formal—masalah yang bisa memperburuk kemiskinan keluarga bila dialami pemuda Gorontalo.
W. Arthur Lewis (1954) bilang begini dalam teori dualisme ekonomi, dalam banyak negara berkembang, terdapat dua sektor ekonomi: Modern/Formal seperti berpendidikan tinggi, gaji tetap, produktivitas tinggi. Kedua, Tradisional/Informal seperti padat karya, upah rendah, tidak terlindungi.
Disisi lain dengan Gorontalo, banyak pemuda miskin Gorontalo masuk ke sektor informal: buruh tani, ojek online, pedagang kecil, tanpa jaminan kerja. Meskipun sektor formal tumbuh (misalnya ASN, jasa pemerintah), pemuda tanpa keterampilan tetap terjebak di sektor informal yang “dompetnya kosong”.
Mengapa Akses Anggaran Perkaderan Itu Penting?
Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang mencanangkan dukungan di dalam proses perkaderan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Gorontalo. Menarik. Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan adalah “sekolah informal” yang mengasah soft skill, jiwa kepemimpinan—hal-hal yang sering tidak diajarkan di bangku sekolah atau kuliah.
Perkaderan yang baik adalah investasi sosial jangka panjang. Ini akan menurunkan angka NEET (Not in Employment, Education, or Training) dan mendongkrak komponen IPP, khususnya di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan partisipasi sosial melalui organisasi.
Pemerintah tidak sedang memberi “bantuan gratis”. Dengan mendanai perkaderan organisasi pemuda dan mahasiswa, pemerintah sedang berinvestasi pada tulang punggung masa depan daerah. Karena kemajuan Gorontalo tidak cukup ditentukan oleh jalan dan bangunan megah. Tapi oleh kualitas manusianya, terutama mereka yang hari ini sedang belajar memimpin—di dalam organisasi di Gorontalo.
“Jika ingin memajukan bangsa, didiklah pemudanya. Jika ingin mempercepatnya, biayai proses belajarnya.”
