Hibata.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat penurunan angka kemiskinan dalam hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Data tersebut menjadi sinyal positif bagi masyarakat, karena penurunan kemiskinan kerap dikaitkan dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga.
Namun, di tengah kabar tersebut, perhatian publik mengarah pada indikator lain yang dinilai belum sejalan, yakni kenaikan angka pengangguran di Gorontalo.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Februari 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 3,12 persen, naik 0,07 persen poin dibandingkan Februari 2024.
Meski kenaikan terlihat kecil secara persentase, kondisi itu menggambarkan bahwa sebagian masyarakat usia kerja masih menghadapi tantangan untuk memperoleh pekerjaan yang stabil.
Jumlah Penduduk Bekerja Menurun
BPS juga melaporkan jumlah penduduk yang bekerja di Gorontalo mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Tercatat sebanyak 18.293 orang tidak lagi masuk dalam kelompok penduduk bekerja dibandingkan periode sebelumnya.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa sebagian warga yang sebelumnya bekerja kini tidak lagi tercatat aktif bekerja, sehingga menambah tekanan pada kondisi pasar kerja daerah.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Gorontalo juga mengalami penurunan menjadi 67,52 persen. Angka tersebut turun hampir tiga persen poin dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan TPAK sering diartikan sebagai berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang aktif mencari pekerjaan atau bekerja, baik karena memilih berhenti sementara maupun belum menemukan peluang kerja yang sesuai.
Pelatihan Tenaga Kerja Rp5,3 Miliar
Sebelumnya, Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran Rp5,3 miliar untuk pelatihan lebih dari 1.000 tenaga kerja. Program itu ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di pasar kerja.
Namun, data terbaru menunjukkan kondisi ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan, karena pengangguran meningkat dan jumlah penduduk bekerja justru menurun.
Respons Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu menilai penurunan kemiskinan belum otomatis mencerminkan keberhasilan dalam penciptaan lapangan kerja.
“Penurunan kemiskinan memang belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan penciptaan lapangan kerja. Kenaikan pengangguran menunjukkan kebijakan penciptaan kerja belum efektif,” kata Wardoyo saat diwawancarai, Jumat (6/2/2026).
Wardoyo juga menyoroti penurunan TPAK sebagai sinyal yang perlu mendapat perhatian.
“Ini menunjukkan pasar kerja belum mampu menampung tenaga kerja yang ada,” ujarnya.
Pengangguran Perempuan Naik Lebih Tinggi
BPS mencatat kenaikan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok perempuan. Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan tercatat mencapai 3,44 persen, meningkat 0,57 persen poin dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat pengangguran di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Wardoyo mengakui kebijakan ketenagakerjaan di Gorontalo perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja perempuan.
“Ke depan harus ada kebijakan afirmatif yang benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja, bukan sekadar program simbolik,” katanya.
Permasalahan ketenagakerjaan Gorontalo juga dipengaruhi oleh struktur tenaga kerja yang masih didominasi pekerja berpendidikan rendah.
BPS mencatat lebih dari separuh pekerja memiliki pendidikan SMP ke bawah, sementara sektor informal masih menjadi penyerap utama tenaga kerja.
Meski persentase pekerja formal mulai meningkat, pertumbuhan tersebut belum cukup kuat untuk menahan penurunan jumlah penduduk bekerja.
Wardoyo juga menyebut program pelatihan tenaga kerja yang didanai Rp5,3 miliar belum memberi dampak langsung terhadap penurunan pengangguran karena sebagian masih dalam tahap penguatan sistem dan persiapan.
Penurunan angka kemiskinan di Gorontalo menjadi capaian yang patut dicatat. Namun, tanpa pertumbuhan lapangan kerja yang konsisten, capaian tersebut dinilai masih rentan.
Bagi masyarakat, pekerjaan bukan sekadar indikator statistik, melainkan faktor utama untuk memastikan keberlanjutan ekonomi keluarga di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Kini, publik menanti langkah lanjutan pemerintah daerah agar penurunan kemiskinan dapat diikuti peningkatan kesempatan kerja yang lebih luas dan merata.
