Hibata.id – Eka Putra Santoso, dosen politik di IAIN Sultan Amai Gorontalo, menilai kebijakan Bupati Bone Bolango Merlan Uloli yang menutup sementara wilayah pertambangan dan mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak lepas dari kepentingan politik Pilkada 2024.
Baca Juga: Penambang Cenderung Dukung Ishak ketimbang Merlan di Pilkada
Merlan Uloli, yang merupakan kandidat petahana, diduga menggunakan kebijakan ini sebagai strategi untuk mempertahankan basis suara menjelang Pilkada Bone Bolango yang tinggal beberapa bulan lagi.
Menurut Eka, kebijakan penutupan sementara dan janji untuk membentuk WPR ini tampaknya lebih bermotif politik daripada kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
“Kebijakan ini bisa jadi merupakan upaya petahana untuk menarik dukungan pemilih. Apalagi secara legal formal, WPR tidak memenuhi syarat karena lokasinya berada di wilayah perusahaan,” ungkap Eka Putra Santoso Jumat, 9 Agustus 2024.
Baca Juga: Jejak Keberhasilan Ismet Mile Memimpin Bone Bolango
Eka menjelaskan, setiap isu krusial yang diangkat oleh calon kepala daerah pasti akan berdampak besar pada stabilitas dukungan politiknya.
WPR menjadi salah satu isu yang menarik perhatian di tengah konflik antara warga penambang dan perusahaan di Suwawa Timur. Dengan memainkan isu ini, Merlan Uloli tampaknya mencoba mempolitisasi WPR untuk mempertahankan dukungannya di Pilkada mendatang.
Terlebih lagi, lanjut Eka, pasangan yang diusung untuk mendampingi Merlan Uloli dalam Pilkada mendatang tidak berasal dari wilayah Suwawa Cs, yang merupakan basis suara penting.
Baca Juga: Gerindra Resmi Rekomendasikan Amran Mustapa di Pilkada Bone Bolango
Oleh karena itu, Merlan tampaknya berupaya mengambil langkah lebih awal dengan memanfaatkan isu yang sedang panas, meskipun sulit diwujudkan.
“Jika WPR ini tidak dipolitisasi, Merlan Uloli seharusnya segera mewujudkan pembentukan WPR sebelum Pilkada berlangsung,” tutup Eka.
