Hibata.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi nasional guna menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani anggaran negara.
Dalam arahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Presiden menyebut nilai impor BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Prabowo menilai, apabila ketergantungan impor BBM dapat dikurangi hingga 50 persen, negara berpeluang menghemat anggaran hingga Rp250 triliun setiap tahun.
“Setiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, singkong, tebu, memanfaatkan tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun yang bisa kita hemat,” kata Prabowo.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 2026. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi agar impor bensin dapat dihentikan secara bertahap.
Menurut Presiden, target tersebut realistis mengingat potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua.
EBT Jadi Kunci Kemandirian Energi Daerah
Prabowo menyampaikan pemerintah telah menyiapkan kebijakan agar daerah penghasil energi dapat menikmati langsung manfaat energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri. Pengembangan EBT, terutama tenaga surya dan tenaga air, menjadi prioritas utama.
Ia menilai teknologi tenaga surya saat ini semakin terjangkau dan efektif untuk menjangkau wilayah terpencil, sejalan dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga air berskala kecil.
“Daerah-daerah yang sulit harus menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi surya sekarang makin murah dan bisa menjangkau daerah terpencil, begitu juga dengan tenaga hidro skala kecil,” ujarnya.
Selain EBT, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bioenergi melalui pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku biodiesel dan bioetanol.
Menurut Prabowo, langkah tersebut tidak hanya menekan impor BBM, tetapi juga memperkuat kemandirian energi dan ekonomi daerah.
“Supaya setiap daerah mandiri. Tidak perlu kirim BBM mahal-mahal. Papua pun harus bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit, serta etanol dari tebu,” katanya.
Percepatan Pembangunan Papua dan Ketahanan Pangan
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan pembangunan Papua harus dipercepat di seluruh sektor secara terintegrasi.
“Khusus untuk Papua, kita harus mempercepat pembangunan di semua bidang,” kata Prabowo.
Ia menekankan percepatan pembangunan harus bertumpu pada ketahanan pangan sebagai fondasi utama. Menurutnya, kemampuan bangsa menjamin ketersediaan pangan menjadi dasar keberlangsungan kehidupan, peradaban, dan ketahanan negara.
Oleh karena itu, swasembada pangan tidak hanya ditargetkan secara nasional, tetapi juga hingga tingkat provinsi dan kabupaten.
“Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi juga di tingkat provinsi bahkan kabupaten,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan pembentukan KEPP OKP bertujuan membantu gubernur dan bupati mempercepat realisasi pembangunan agar anggaran yang dialokasikan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program Prioritas dan Infrastruktur Papua
Presiden juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang telah dan akan dijalankan di Papua, sejalan dengan daerah lain di Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah berjalan dan akan diperluas hingga menjangkau wilayah terpencil. Selain itu, pembangunan sekolah rakyat ditargetkan dapat dinikmati hingga tingkat kabupaten.
Program lain meliputi pembangunan kampung nelayan di wilayah pesisir, penguatan fasilitas umum, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan kawasan food estate.
Di sektor infrastruktur, Prabowo menekankan penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua untuk meningkatkan aksesibilitas, membuka wilayah terisolasi, dan menurunkan biaya logistik.
“Jalan Trans Papua harus kita tuntaskan supaya akses lebih baik, daerah terisolasi terbuka, dan biaya logistik bisa kita kurangi,” katanya.
