Hibata.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengungkap fakta bahwa dana bantuan sosial (bansos) sulit dicairkan oleh penerima bukan karena judi online, melainkan akibat maladministrasi data penerima di bank-bank milik negara (Himbara).
Temuan itu disampaikan Selly usai berdialog langsung dengan ribuan penerima bansos di wilayah Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa penyebab utama kegagalan pencairan bansos adalah ketidaksesuaian data administrasi antara KTP, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), dan sistem perbankan.
“Masalah ini sudah terjadi sejak 2018. Bahkan, pada 2023 terdapat 16 ribu penerima bansos yang gagal mencairkan dana karena perbedaan data, bukan karena rekening digunakan untuk judi online,” kata Selly saat melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, Minggu (6/7/2025).
Selly mencontohkan kasus seorang penerima bernama Darsinih. Dalam sistem Know Your Customer (KYC) perbankan, namanya tercatat sebagai Darsinih. Namun, di KTP dan DTSN hanya tertulis “Darsini”, tanpa huruf “h”. Akibat ketidaksesuaian tersebut, pencairan dana bansos tertolak, meskipun sudah dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial.
“Ketidaksesuaian data seperti ini terjadi karena perbedaan integrasi data antara lembaga—baik antara DTSN, Adminduk, maupun KYC perbankan,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyayangkan rilis dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa dana bansos senilai Rp2 triliun milik 10 juta penerima tidak bisa dicairkan karena dugaan keterkaitan dengan judi online.
Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan framing negatif yang berpotensi menyesatkan publik dan menyudutkan para penerima bansos.
“Saya minta PPATK menyelidiki siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan akibat maladministrasi ini. Apakah dana bansos yang mengendap di bank bertahun-tahun hanya dibiarkan? Apakah ada pembiaran laporan dari petugas lapangan?” kata mantan Plt Bupati Cirebon itu.
Latar Belakang dan Permintaan Tindak Lanjut
Selly menilai penundaan pencairan bansos akibat ketidaksesuaian data seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan perbankan. Ia mendesak agar ada langkah konkret memperbaiki sistem pendataan agar tidak merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap integrasi data lintas lembaga serta pengawasan terhadap bank Himbara yang bertanggung jawab dalam penyaluran bansos.
