Hibata.id – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengusulkan tiga program unggulan Pemerintah Kabupaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025, yang digelar di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Selasa (29/4/2025).
Program prioritas tersebut mencakup sektor pertambangan, peternakan, dan kesehatan, yang menjadi bagian dari penjabaran visi dan misi pemerintahan Ismet Mile bersama Wakil Bupati Risman Tolinggohu.
“Melalui forum ini, kami berharap usulan program dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBD yang terbatas, sekaligus mempercepat pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Bone Bolango,” kata Ismet Mile saat diwawancarai usai kegiatan Musrenbangda.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berupaya agar daerahnya tidak lagi masuk dalam kategori wilayah termiskin di Indonesia. Salah satu strategi utamanya adalah mendorong sektor unggulan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Fokus pada Tiga Sektor Strategis
Dalam sektor pertambangan, Bupati Ismet menilai potensi lokal harus dimaksimalkan agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, sektor peternakan menjadi prioritas melalui intervensi bantuan ternak sapi yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Program ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
Di bidang kesehatan, Pemkab Bone Bolango menitikberatkan pada pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ismet menegaskan bahwa integrasi antara layanan BPJS Kesehatan dan dukungan anggaran melalui APBD akan terus ditingkatkan.
“Indikator utama kemajuan daerah terletak pada pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan sudah dialokasikan 20 persen dari anggaran. Saat ini, kami fokus pada sektor kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan yang optimal,” ujar Ismet Mile.
Ia menambahkan, jika cakupan layanan BPJS masih belum menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Daerah siap melakukan intervensi tambahan melalui dana APBD.
