Hibata.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan II Bone Bolango, Syamsir Djafar Kiayi, menyerap aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa persidangan kedua tahun 2025/2026 di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Selasa (3/2/2026).
Syamsir membuka ruang dialog langsung dengan warga untuk menampung berbagai usulan pembangunan yang nantinya akan ia perjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Puluhan warga hadir dan menyampaikan sejumlah kebutuhan, mulai dari bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, dukungan pendidikan, hingga bantuan ternak sapi untuk memperkuat sektor peternakan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Syamsir menegaskan bahwa masyarakat perlu melengkapi persyaratan administrasi, terutama legalitas kelompok melalui Surat Keputusan (SK) desa, agar program bantuan dapat diproses sesuai ketentuan.
“Kalau SK kelompok sudah lengkap, saya akan masukkan usulan tersebut dalam pokir saya. Saya ingin kegiatan ekonomi dan pendidikan masyarakat terus berkembang,” kata Syamsir.
Syamsir juga menyampaikan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo, untuk menindaklanjuti permintaan bantuan modal usaha.
Ia menilai UMKM menjadi sektor penting yang menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi warga. Silakan ajukan proposal, nanti saya perjuangkan agar dapat terealisasi,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi, Syamsir turut menanggapi aspirasi masyarakat di bidang peternakan. Ia menjelaskan bahwa warga yang telah menerima bantuan ternak pada tahun sebelumnya dan membutuhkan program inseminasi buatan dapat menyampaikan permohonan agar diteruskan ke Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo.
“Masyarakat yang ingin inseminasi buatan bisa menyampaikan kepada saya, supaya bantuan ternak yang sudah ada benar-benar memberi manfaat,” tambahnya.
Melalui reses tersebut, Syamsir berharap seluruh aspirasi warga Kelurahan Pauwo dapat terakomodasi dan diwujudkan dalam program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
