Hibata.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) Bone Bolango, Yeyen Sidiki, menyerap aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang ketiga tahun anggaran 2024–2025 di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
Dalam pertemuan yang berlangsung Rabu (25/6/2025), masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan usulan yang mencakup sektor prioritas.
Seperti pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), infrastruktur jalan desa, serta layanan sosial berupa akses BPJS Ketenagakerjaan.
“Akses jalan desa masih banyak yang rusak dan belum tersentuh pembangunan. Ini penting karena infrastruktur menjadi penopang utama ekonomi warga,” kata Yeyen Sidiki usai agenda dialog bersama warga.
Selain infrastruktur, pelaku UMKM di desa tersebut meminta dukungan nyata dari pemerintah daerah. Yeyen menyebut UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang harus mendapatkan perhatian serius.
“Kami akan mendorong program pemberdayaan UMKM agar lebih merata, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan lapangan,” tegasnya.
Yang menarik, kata Yeyen, warga juga meminta penjelasan langsung terkait manfaat dan prosedur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal itu, Yeyen menghadirkan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo agar masyarakat bisa melakukan tanya jawab langsung.
“Dengan kehadiran dinas teknis, masyarakat jadi lebih paham soal hak dan kewajiban dalam kepesertaan BPJS. Ini bagian dari edukasi layanan sosial yang harus digalakkan,” ucapnya.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL), bantuan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu, serta penyelesaian pemisahan jalur listrik rumah tangga yang hingga kini belum terealisasi.
“Semua masukan kami catat dan akan kami bawa sebagai pokok-pokok pikiran DPRD untuk pembahasan anggaran dan program pembangunan daerah,” ujar Yeyen Sidiki.
Latar Belakang
Reses DPRD merupakan bagian dari mekanisme menjaring aspirasi rakyat secara langsung. Setiap anggota dewan diwajibkan turun ke daerah pemilihannya untuk memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.