Hibata.id – Dua proyek pembangunan jalan desa di Dusun Hiasan I, Desa Buntulia Barat, yang seharusnya selesai pada Desember 2024, kini menyisakan persoalan serius.
Selain terhambatnya waktu penyelesaian, proyek yang dibiayai lebih dari Rp300 juta ini juga terpantau tidak memasang papan proyek, padahal itu adalah sebuah kewajiban.
Ketidakhadiran papan proyek di lokasi pekerjaan menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi informasi kepada masyarakat.
Papan proyek, yang umumnya berfungsi untuk memberikan informasi rinci mengenai tujuan, anggaran, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab, kini justru absen.
Hal ini tentu saja mengurangi keterbukaan publik dan menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi perkembangan proyek.
Padahal, papan proyek memiliki peran krusial dalam memberikan informasi mengenai status dan progres proyek.
Tanpa papan proyek, masyarakat tidak dapat mengetahui dengan pasti informasi terkait perkembangan proyek yang tengah berlangsung, serta durasi penyelesaiannya.
Akibatnya, kesenjangan informasi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang seharusnya mendapatkan akses yang jelas tentang penggunaan anggaran publik.
Salah seorang pemuda Duhiadaa, yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya atas keterlambatan dua proyek pembangunan jalan desa di Desa Buntulia Barat itu.
“Proyek pembangunan jalan desa di Buntulia Barat ini dikerjakan pada 2024 dengan anggaran lebih dari 300 juta, tapi tidak selesai tepat waktu sesuai dengan rencana,” katanya.
Lebih jauh, dia juga membenarkan, pada awal pengerjaan jalan, dirinya tidak pernah melihay papan proyek yang dipasang oleh pihak pelaksana.
Padahal keberadaan papan proyek, menurutnya, sangat penting untuk memberi tahu masyarakat bahwa jalan tersebut sedang dalam tahap pembangunan atau perbaikan.
Menurutnya, ketiadaan papan proyek ini jelas mengundang kritik, mengingat pentingnya transparansi dalam setiap proyek yang melibatkan anggaran negara.
Ia bilang, proyek infrastruktur yang berpotensi berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat ini, seharusnya disertai dengan informasi yang jelas dan terbuka untuk publik.
“Ke depan, hal ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya pemenuhan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pembangunan,” pungkasnya.
