Hibata.id – Aliansi Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Gorontalo menuntut perbaikan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi itu diterima langsung Wakil Ketua II DPRD, La Ode Haimudin, bersama Komisi IV di Ruang Rapat Dulohupa, Selasa (9/9/2025).
Dalam orasinya, aliansi menyampaikan tujuh tuntutan utama, mulai dari penetapan standar nasional kegawatdaruratan, ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama pada malam hari, hingga kepastian biaya pengobatan umum.
Mereka juga mendesak BPJS Kesehatan meninjau kembali daftar 144 penyakit yang tidak ditanggung, menyelesaikan klaim rumah sakit yang pending, serta memulihkan kerja sama dengan RSU Bioklinik yang dinilai vital bagi pelayanan kesehatan masyarakat Gorontalo.
“DPRD harus segera memfasilitasi rapat dengar pendapat dalam 1×24 jam dengan menghadirkan BPJS, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, dan instansi terkait. Banyak persoalan timbul akibat kebijakan sepihak BPJS,” ujar perwakilan Aliansi.
Sejumlah orator menuding Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo bersikap arogan, tidak memahami kearifan lokal, bahkan mengintimidasi instansi kesehatan. Mereka mendesak agar DPRD memberikan rekomendasi pencopotan jabatan Kepala Cabang BPJS.
“Hingga kini, klaim rumah sakit sejak Juli belum dibayarkan. Akibatnya pelayanan terganggu, stok obat menipis, bahkan cairan infus sering kosong. Hal ini sangat merugikan masyarakat,” kata salah satu orator aksi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menyatakan DPRD siap memfasilitasi dialog terbuka.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat adalah hal serius. DPRD melalui Komisi IV akan menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama BPJS dan seluruh pihak terkait, agar masalah pelayanan kesehatan bisa segera mendapat solusi,” ujarnya.
Persoalan layanan BPJS Kesehatan kerap menjadi sorotan publik di Gorontalo. Selain keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit, pemutusan kerja sama dengan fasilitas kesehatan juga dinilai berdampak pada akses layanan medis bagi masyarakat.
Aliansi Mahasiswa Kesehatan menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga mendapat kepastian. Mereka menyatakan siap menempuh langkah lanjutan bila tuntutan tidak dipenuhi.
