Hibata.id – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo merekomendasikan penonaktifan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Danial Ibrahim setelah polemik pelaksanaan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 dinilai memicu kegaduhan publik.
Rekomendasi tersebut disampaikan pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dispora pada 24 November 2025.
Dalam pernyataannya, Komisi IV menegaskan tetap mendukung penyelenggaraan GHM sebagai agenda Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Namun, kebijakan teknis panitia dinilai diambil tanpa koordinasi dengan pimpinan, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Pada forum RDP, Kepala Dispora mengakui sejumlah keputusan merupakan inisiatif panitia tanpa konsultasi. Kondisi ini dinilai menyeret nama Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai sasaran kritik publik.
Selain persoalan koordinasi internal, Komisi IV menilai komunikasi antara panitia GHM dan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai pemilik wilayah pelaksanaan tidak berjalan optimal.
Masukan dan keluhan peserta juga berdatangan, terutama terkait dugaan pemanfaatan kontribusi peserta untuk kepentingan pencitraan, sehingga memperluas polemik di ruang publik.
Komisi IV turut menyoroti persoalan kepemudaan secara lebih luas. Sepanjang 2025, DPRD telah beberapa kali menggelar rapat kerja dengan Dispora untuk mendorong peningkatan anggaran dan program pengembangan kapasitas pemuda, termasuk dukungan terhadap organisasi kemahasiswaan.
Namun, Dispora dinilai masih tertutup, kurang berkoordinasi, dan tidak merespons masukan DPRD maupun organisasi kepemudaan, sehingga beberapa kegiatan pemuda kembali menimbulkan kontroversi.
Berdasarkan rangkaian evaluasi tersebut, Komisi IV menyampaikan tiga rekomendasi utama.
Penonaktifan Kepala Dispora dan penunjukan pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Perbaikan desain medali GHM 2025 yang sebelumnya hanya memuat nama Gusnar Ismail, agar ditambahkan nama Wakil Gubernur demi menjaga keharmonisan, atau menghilangkan seluruh nama tokoh untuk menghindari kesan politis.
Dispora diminta lebih terbuka serta aktif menjalin komunikasi dengan organisasi kepemudaan untuk memperkuat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
Rekomendasi tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, dan akan disampaikan kepada Gubernur Gorontalo sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap polemik GHM 2025.
