Hibata.id – DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar Rapat Paripurna ke-64 untuk menandai seperempat abad usia provinsi ini. Upacara berlangsung khidmat.
Pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Qori Nasional Dr. Husni Idrus dan lantunan Indonesia Raya membuka seremoni.
Namun di balik ritual formal itu, ada pertanyaan yang layak diajukan, sejauh mana Gorontalo benar-benar bergerak maju setelah dua puluh lima tahun berdiri?
Ketua DPRD Idrus M. Thomas Mopili membuka sidang dengan empati atas musibah banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami menyampaikan turut berduka dan prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi tersebut. Semoga kondisi segera pulih kembali,” ujarnya.
Empati ini penting, meski pada saat yang sama daerah ini sendiri masih menghadapi tantangan tata ruang, banjir musiman, dan kerentanan lingkungan yang belum terselesaikan.
Dengan mengacu pada Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025, paripurna peringatan HUT tidak mengharuskan quorum.
Namun absennya keharusan tersebut justru mengingatkan bahwa momentum seperti ini seharusnya digunakan untuk refleksi, bukan sekadar seremonial tahunan.
Pada panggung inilah Ketua DPRD memaparkan capaian-capaian pembangunan Gorontalo.
Memang, angka yang disajikan Idrus tampak impresif. APBD yang melonjak dari Rp150,61 miliar pada 2002 menjadi Rp1,75 triliun pada 2025 adalah lompatan besar.
Penurunan penduduk miskin dari 71,48 persen pada 2001 menjadi 13,24 persen pada 2025 adalah capaian yang patut diapresiasi.
Pertumbuhan ekonomi 5,49 persen pada triwulan III dan naiknya IPM menjadi 72,62 memperkuat argumen bahwa Gorontalo tidak jalan di tempat.
Namun seperti lazimnya keberhasilan statistik, ada lapisan lain yang perlu dilihat. Pertanyaannya bukan hanya seberapa besar angka meningkat, tetapi siapa yang sebenarnya menikmati peningkatan itu.
Di luar gedung paripurna, kesenjangan masih terlihat. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung warga belum sepenuhnya tertopang oleh kebijakan yang memberikan nilai tambah berkelanjutan.
Infrastruktur sosial, dari layanan kesehatan hingga pendidikan, masih tersebar dengan kualitas yang tidak merata.
Thomas Idrus menyebut DPRD tetap memegang komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Kami akan senantiasa mendukung secara proporsional dan profesional tugas-tugas yang diemban Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Janji tersebut terdengar normatif—seperti janji yang kita dengar setiap tahun—meski publik meminta lebih dari sekadar dukungan formal, transparansi, keberpihakan pada kepentingan warga, serta keberanian mengambil posisi kritis ketika pemerintah berjalan di luar rel.
Di hadapan paripurna, Idrus juga merinci langkah-langkah DPRD sepanjang tahun—mulai dari 16 kali penyampaian aspirasi, sekitar 50 rapat dengar pendapat, hingga pembentukan dua pansus terkait permasalahan kelapa sawit dan pertambangan.
Catatan aktivitas ini penting, namun efektivitasnya akan teruji ketika masalah sawit dan tambang—dua sektor paling kompleks di Gorontalo—betul-betul ditangani menyentuh akar persoalan, tata kelola lahan, dampak ekologis, serta distribusi manfaat ekonomi.
Apresiasi yang diberikan kepada individu dan lembaga yang mengharumkan nama Gorontalo tentu patut diapresiasi. Tetapi provinsi yang berusia 25 tahun ini memerlukan lebih dari sekadar kebanggaan simbolik.
Ia membutuhkan arah pembangunan yang jelas, keberanian melawan kepentingan jangka pendek, dan konsistensi dalam memperkuat kualitas hidup warga.
Seruan Idrus menjelang akhir sambutannya—“Mengakselerasi pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi upaya bersama”—adalah pesan yang benar, namun sekaligus pengingat.
Upaya bersama hanya mungkin jika proses pengambilan kebijakan melibatkan publik secara transparan dan setara.
Di ujung paripurna, Ketua DPRD menutup sambutannya dengan ucapan ulang tahun: “Dirgahayu Provinsi Gorontalo. Bangun Gorontalo untuk Indonesia Maju.”
Sebuah kalimat yang menyatukan harapan dan simbol, tetapi sejatinya menuntut kerja keras dan konsistensi politik yang jauh lebih konkret.
Perayaan 25 tahun ini layak menjadi tonggak untuk berhenti sejenak, menilai, dan kemudian bergerak lebih tajam. Gorontalo tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan kini adalah keberanian memilih prioritas yang berpihak pada warga, bukan pada seremoni.
