Hibata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya di daerah.
Seperti halnya menu MBG yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Keluhan warga muncul setelah menu MBG yang diterima pada 12 Februari 2026 dinilai tidak sebanding dengan tujuan program yang menekankan pemenuhan gizi seimbang bagi penerima manfaat.
Warga menyebut menu MBG yang dibagikan saat itu hanya berisi sepotong tahu, buah semangka, sayuran dalam porsi kecil, serta lauk dengan ukuran terbatas.
Meski secara komposisi menu disebut mencakup unsur karbohidrat, protein, sayur, dan buah, warga menilai jumlah makanan yang diterima masih jauh dari harapan.
“Kalau dilihat memang ada sayur, ada buah, ada lauk. Tapi porsinya terlalu kecil,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (12/2/2026).
Warga Soroti Pengadaan Bahan Baku
Selain soal porsi, warga juga mempertanyakan pola pengadaan bahan baku yang disebut tidak melibatkan pemasok atau pihak ketiga sebagai penyedia.
Menurut informasi yang diterima media ini, pihak yayasan pengelola SPPG Ulanta menangani sendiri proses pengadaan bahan makanan tanpa melibatkan pemasok tetap.
Padahal, pemerintah sebelumnya mendorong agar pelaksanaan MBG turut melibatkan pelaku usaha lokal, petani, hingga peternak agar program tersebut memberi dampak ekonomi lebih luas.
“Pengadaan barang dan jasa ditangani sendiri oleh yayasan. Kalau semua diatur sendiri, kontrol kualitas bisa lemah,” ujar warga tersebut.
Ketua Yayasan
Ketua Yayasan pengelola SPPG Ulanta, Sofyan, menyampaikan bahwa keluhan yang muncul telah ditindaklanjuti oleh pihak pengelola.
Sofyan menyebut pihaknya telah meminta Kepala SPPG untuk memberikan dan menerima klarifikasi dari masyarakat.
“Tadi sudah dikonfirmasi oleh kepala SPPG,” kata Sofyan.
Sementara itu, Kepala SPPG Ulanta, Amal, menyatakan pihaknya telah mengecek langsung kondisi di sekolah penerima manfaat.
Ia menyebut pihak sekolah tidak menyampaikan keberatan terkait porsi makanan yang dibagikan.
“Saya sudah kunjungi sekolahnya. Ternyata mereka tidak masalah dengan porsinya,” ujar Amal.
Terkait penggunaan pemasok bahan baku, Amal membenarkan bahwa proses pengadaan dilakukan langsung oleh pihak yayasan.
“Untuk supplier itu sudah di-handle oleh yayasan. Yayasan sendiri yang mengadakan,” katanya.
Program MBG sebelumnya juga menjadi perhatian publik di sejumlah wilayah karena munculnya berbagai laporan terkait kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pengawasan pelaksanaan.
Pemerintah pusat menegaskan program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
