Hibata.id – Pelaksanaan event balap di Jalan ByPass Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kerap menuai protes warga. Sejumlah pengendara menilai kegiatan tersebut mengganggu akses transportasi utama.
Tidak hanya itu, event ini juga menimbulkan kerugian ekonomi karena penutupan jalan yang memaksa masyarakat memutar jalur perjalanan.
Warga menyebut Jalan ByPass Bone Bolango merupakan jalur vital yang selama ini menjadi akses tercepat penghubung Kota Gorontalo menuju Bone Bolango dan sebaliknya.
Namun, setiap kali event balap berlangsung, pengendara terpaksa mencari jalan alternatif yang lebih jauh.
Akibatnya, masyarakat mengalami pemborosan bahan bakar minyak (BBM) dan kehilangan waktu produktif. Terutama bagi pekerja harian, pedagang, serta warga yang memiliki kepentingan mendesak.
“Kalau ada balap, kami harus putar jauh. Itu buang waktu dan buang BBM. Kami yang rugi,” kata seorang pengendara saat ditemui di sekitar lokasi, Jumat (13/02/2025).
Sejumlah warga juga mempertanyakan alasan penyelenggara yang sering menyebut event balap sebagai upaya meningkatkan ekonomi daerah.
Mereka menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat pengguna jalan.
Menurut warga, jika kegiatan tersebut benar-benar bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, maka perlu ada transparansi mengenai manfaat yang diterima masyarakat lokal.
Termasuk jumlah UMKM yang terlibat serta nilai perputaran uang selama event berlangsung.
Warga menilai selama ini keuntungan justru lebih banyak dirasakan kelompok tertentu. Sementara masyarakat umum menanggung dampak penutupan jalan.
“Yang senang cuma sebagian orang. Tapi yang lewat jalan ini ribuan orang. Kami semua dirugikan,” ujar warga lainnya.
Hak Pengguna Jalan
Warga juga menyoroti aspek keadilan dalam penggunaan fasilitas umum.
Mereka menegaskan jalan raya dibangun dari uang rakyat melalui pajak. Sehingga masyarakat berhak menggunakan akses tersebut tanpa gangguan.
Mereka meminta pemerintah daerah dan aparat terkait tidak membiarkan fasilitas publik dipakai secara sepihak. Apalagi hanya untuk kepentingan event yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
“Kami bayar pajak juga. Jangan jalan ini seenaknya ditutup, seolah-olah milik kelompok tertentu atau penguasa,” kata pengendara tersebut.
Kajian Dampak dan Evaluasi Perizinan
Warga mendesak pihak kepolisian dan instansi terkait melakukan kajian dampak sebelum kembali memberikan izin kegiatan serupa.
Mereka menilai pengamanan saja tidak cukup, karena masalah utama terletak pada terganggunya akses publik.
Masyarakat meminta aparat memastikan event balap tidak merugikan kepentingan orang banyak, serta memastikan jalur alternatif benar-benar layak digunakan sebelum jalan utama ditutup.
“Harus ada kajian dampaknya. Jangan cuma izin keluar, lalu masyarakat yang menanggung kerugiannya,” ujar warga.
Polres: Izin Dikeluarkan Polda Gorontalo
Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro saat dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan rinci. Ia mengarahkan awak media untuk meminta keterangan kepada Kabag Ops dan Kasi Humas.
“Ketemu Kasi Humas dan Kabag Ops,” kata Kapolres singkat.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Bone Bolango AKP Maskur, S.IP menjelaskan kegiatan balap tersebut sudah beberapa kali digelar dan kali ini telah mengantongi izin resmi dari Polda Gorontalo.
“Izin sudah keluar dari Polda. Polres hanya rekomendasi, begitu juga dengan instansi yang berwenang,” katanya.
Meski demikian, warga berharap perizinan event serupa tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan hak pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, serta dampak ekonomi yang ditanggung masyarakat luas.
