Hibata.id – Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada 2026 masih menghadapi tantangan serius.
Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) membuat sejumlah titik lampu jalan belum berfungsi maksimal, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan yang gelap pada malam hari. Situasi ini dinilai mengganggu aktivitas masyarakat yang meningkat hingga dini hari selama Ramadan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato, Muslimin Nento, menyatakan pihaknya saat ini mengelola sekitar 71 titik PJU aktif.
“Sebanyak 71 titik PJU kami kelola. Sebelas titik menggunakan sistem pascabayar dan 60 titik prabayar. Secara umum masih berfungsi, tetapi memang belum menjangkau semua kebutuhan,” ujar Muslimin.
Anggaran PJU Pohuwato 2026 Masih Terbatas
Muslimin menjelaskan biaya operasional PJU bersifat fluktuatif setiap bulan. Untuk sistem prabayar, kebutuhan anggaran berkisar Rp8 juta hingga Rp9 juta per bulan. Sementara sistem pascabayar bisa mencapai sekitar Rp74 juta per bulan.
Selain itu, terdapat lima unit PJU dengan skema berbeda yang belum masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Lima unit itu belum teranggarkan. Biayanya sekitar Rp185 ribu per unit per bulan. Kalau dihitung setahun tentu cukup membebani karena tidak tercantum dalam DPA,” katanya.
Ia mengakui dirinya baru menjabat kurang dari dua bulan sehingga masih menyesuaikan dengan struktur anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Kami tetap menindaklanjuti laporan masyarakat dan aspirasi DPRD, meski dengan keterbatasan yang ada,” tambahnya.
Sistem Prabayar Dinilai Belum Sepenuhnya Efektif
Terkait sistem prabayar PJU Pohuwato, Muslimin menegaskan anggaran yang tersedia saat ini difokuskan pada pembelian token listrik.
“Anggaran sekitar Rp800 juta hingga Rp1 miliar itu khusus untuk token prabayar,” ujarnya.
Ia mencontohkan beban listrik di jalur Trans Polres yang bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan apabila seluruh lampu menyala penuh. Sementara di kawasan Blok Plan, lampu menggunakan sistem pengatur waktu otomatis.
“Lampu menyala pukul 18.00 WITA, mati pukul 02.00 WITA, lalu menyala kembali pukul 04.00 WITA. Biaya operasionalnya tetap signifikan,” jelasnya.
Menurut dia, penerangan jalan tetap menjadi kebutuhan penting, terutama bagi warga yang beraktivitas pada waktu sahur dan ibadah malam selama Ramadan.
Kendala Teknis dan Minimnya Tenaga Ahli
Selain keterbatasan anggaran PJU 2026, Dishub Pohuwato juga menghadapi kendala teknis di lapangan. Pengawasan penggunaan listrik di sejumlah kawasan belum berjalan optimal.
Muslimin mencontohkan kawasan Blok Plan dan Pohon Cinta yang kerap mengalami lonjakan arus listrik hingga menyebabkan kerusakan perangkat dan lampu padam.
“Untuk perbaikan berat, kami belum memiliki tenaga teknis khusus. Jika menggunakan teknisi luar, biayanya bisa mencapai Rp1 juta per pekerjaan karena tingkat risikonya tinggi,” ungkapnya.
Saat ini, pihaknya masih mengkaji regulasi yang memungkinkan kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, anggaran 2026 belum mengakomodasi kebutuhan tersebut.
PPJ Pohuwato Naik, Alokasi PJU Masih Terbatas
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, menyampaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menunjukkan tren peningkatan hingga sekitar Rp10 miliar per tahun.
“Kontribusi terbesar berasal dari perusahaan besar yang beroperasi di Pohuwato. Penerimaan PPJ terus meningkat,” ujarnya.
Meski demikian, alokasi anggaran PJU Pohuwato 2026 tetap berada di kisaran Rp800 juta hingga Rp1 miliar dan belum mencakup biaya pemeliharaan maupun penggantian lampu secara menyeluruh.
“Kondisi fiskal daerah membuat kami harus melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor, termasuk PJU,” katanya.
Ia menambahkan kebijakan migrasi dari sistem pascabayar ke prabayar merupakan hasil studi komparatif ke Kota Manado untuk meningkatkan efisiensi belanja listrik daerah.
“Prabayar memang lebih hemat, tetapi membutuhkan pengawasan ketat. Jika lampu tidak dimatikan sesuai jadwal, token cepat habis,” jelasnya.
Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah desa untuk membantu pengawasan operasional lampu jalan.
PJU Jadi Sorotan Jelang Ramadan 2026
Menjelang Ramadan 2026, persoalan PJU Pohuwato menjadi perhatian publik. Penerangan jalan berperan penting dalam mendukung keamanan, kelancaran mobilitas warga, serta aktivitas ekonomi malam hari.
Pemerintah daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan pengelolaan Penerangan Jalan Umum meski di tengah keterbatasan anggaran dan SDM, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
