Hibata.id – Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea melontarkan kritik keras terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulutgo (BSG).
Hal ini menyusul penetapan jajaran komisaris yang dinilainya tidak profesional dan berpotensi mengarah pada praktik nepotisme di tubuh bank pembangunan daerah tersebut.
Adhan menyebut keputusan RUPS itu memicu keresahan publik karena salah satu komisaris yang ditetapkan merupakan istri Erwin Ismail, yang diketahui sebagai putra Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Menurut Adhan, penunjukan pejabat strategis di lembaga keuangan daerah seharusnya berbasis kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan institusi, bukan karena hubungan keluarga atau kedekatan politik.
“Sangat disesalkan menetapkan istri Erwin Ismail, anak Gubernur Gusnar Ismail, jadi komisaris. Istri Erwin ini cuma kepala rumah tangga, cuma urus-urus masakan, lalu jadi komisaris,” ujar Adhan dengan nada tinggi, dalam pernyataan resminya.
Ia menilai penunjukan tersebut berpotensi mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang semestinya dijaga ketat, mengingat Bank Sulutgo merupakan bank daerah yang modalnya berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Adhan bahkan menyebut keputusan itu memiliki nuansa praktik yang selama ini banyak dikritik masyarakat.
“Kita akan protes ke OJK. Bahkan kita akan lapor, itu punya nuansa KKN. Memang nepotisme itu harus dibuktikan, dan saya bersedia membuktikannya,” tegas Adhan.
Pernyataan Adhan tersebut menambah sorotan publik terhadap proses pengambilan keputusan dalam RUPS Bank Sulutgo, terutama terkait transparansi pemegang saham dalam menentukan jajaran komisaris maupun direksi.
Selain menyoroti keputusan RUPS, Adhan juga mempertanyakan sikap para bupati di wilayah Gorontalo yang hadir dalam forum tersebut. Ia menilai para kepala daerah semestinya bersikap tegas jika keputusan yang diambil tidak sesuai aspirasi masyarakat.
“Kalau dibicarakan dengan teman-teman bupati dan disetujui, sangat disesalkan bupati-bupati itu tidak berpihak kepada rakyat Gorontalo. Tapi kalau ternyata tidak dibicarakan namun tetap diputuskan, para bupati harus punya harga diri. Malulah kalau tidak dihargai gubernur,” cetusnya.
Adhan juga melontarkan sindiran terkait latar belakang domisili komisaris yang dipersoalkan tersebut, yang menurutnya tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan daerah.
“Bupati-bupati tidak berpihak kepada rakyat Gorontalo, berpihak dengan rakyat Sumatera, karena istrinya Erwin orang Sumatera. Aduh, kasihan,” tambah Adhan.
Lebih lanjut, Adhan mengingatkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail agar tidak menggunakan kewenangan politik untuk memengaruhi pengisian jabatan strategis, terutama pada lembaga yang berkaitan langsung dengan uang rakyat.
Ia juga menyinggung dinamika politik masa lalu dan menyatakan bahwa upaya memasukkan nama yang sama ke jajaran direksi maupun komisaris sudah pernah terjadi sebelumnya.
Menurut Adhan, upaya itu sempat gagal pada tahun lalu karena adanya penolakan, namun kini ia melihat langkah tersebut kembali dilakukan melalui keputusan RUPS.
“Tahun lalu tidak jadi karena saya ada. Sekarang dipaksakan. Saya menantang itu!” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bank Sulutgo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait kritik yang disampaikan Wali Kota Gorontalo tersebut.
