Hibata.id – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Abdul Zamad Lauma, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggaran dengan memprioritaskan sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, belanja infrastruktur yang belum mendesak sebaiknya ditunda sementara dan dialihkan ke sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta bantuan sosial (bansos).
“Anggaran harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Saat ini masyarakat membutuhkan penguatan sektor produktif, bukan proyek yang belum menjadi prioritas utama,” kata Abdul Zamad Lauma di Bolmut, Rabu (8/4/2026).
Menurut dia, sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Bolmut. Karena itu, dukungan melalui bantuan bibit, alat produksi, pelatihan, hingga akses pemasaran perlu diperkuat melalui alokasi anggaran yang tepat.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya penguatan UMKM yang dinilai memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“UMKM harus didorong dengan program nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar wacana. Ini penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain sektor produktif, Abdul Zamad juga menyoroti perlunya peningkatan anggaran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga daya tahan ekonomi warga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
Ia meminta Pemda Bolmut segera mengevaluasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta melakukan realokasi anggaran secara tepat sasaran.
“Ini bukan soal menghentikan pembangunan, tetapi menata prioritas. Infrastruktur tetap penting, namun kesejahteraan masyarakat harus didahulukan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar daerah tidak terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, Bolmut yang akan berusia 19 tahun pada Mei mendatang sudah saatnya memperkuat kemandirian fiskal.
Ia mendorong Pemda untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Daerah harus mulai mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sektor pertambangan memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD jika dikelola secara optimal,” ujarnya.
Politisi PDIP itu berharap, dorongan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemda dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan agar lebih responsif, terarah, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
