Hibata.id, Bone Bolango – Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi harus terlihat dari pencapaian target dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Iwan saat menjadi pembicara kunci dalam Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang digelar Bappeda Litbang Bone Bolango di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan program dan anggaran menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi target administrasi dan laporan kegiatan.
Menurut Iwan, tantangan pembangunan terlihat dari angka kemiskinan Bone Bolango yang mencapai 13,16 persen pada Maret 2025, turun dari 14,80 persen pada Maret 2024.
Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan, tetapi upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat.
“Bone Bolango memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya alam. Namun, potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang saling terhubung, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Iwan.
Ia mengungkapkan sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, antara lain ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, kesenjangan antara realisasi kegiatan dan target kinerja, serta belum optimalnya keterpaduan data antarperangkat daerah.
Iwan menekankan bahwa hasil evaluasi pembangunan harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas, termasuk penentuan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.
Setiap program prioritas, kata dia, perlu dipantau melalui indikator kinerja, realisasi capaian, analisis penyimpangan, dan rencana aksi korektif agar hambatan dapat diketahui lebih awal.
Ia juga mengajak perangkat daerah memperkuat lima komitmen, yakni Satu Target, Satu Data, Satu Gerak, Satu Tindak Lanjut, dan Satu Hasil.
Kelima komitmen tersebut diarahkan untuk menyelaraskan program, meningkatkan kualitas data, memperkuat koordinasi, memastikan penyelesaian masalah, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Iwan menegaskan, evaluasi harus menjadi dasar pengambilan keputusan agar anggaran dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
