Hibata.id – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar modern dan tradisional menjelang Idul Adha, Rabu, 28 Mei 2025, ia mendapati dua jaringan ritel nasional—Alfamart dan Indomaret—tidak menjual produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Kemarahan Adhan bukan tanpa alasan. Sejak dilantik kembali sebagai Wali Kota Gorontalo, ia telah mengingatkan dua jaringan waralaba itu agar memberi ruang bagi produk lokal. Tapi peringatan itu seolah-olah hanya angin lalu.
“Ini bentuk ketidakhormatan kepada rakyat Gorontalo,” kata Adhan lantang, matanya tajam menatap para awak media. “Mereka menikmati uang dari masyarakat sini, tapi tidak mau memberi ruang bagi pelaku usaha lokal kita. Ini tidak bisa dibiarkan.”
Adhan memberi batas waktu hingga Agustus mendatang bagi kedua perusahaan itu untuk memperbaiki kebijakan distribusi produknya. “Kalau tidak diindahkan, kami akan menyurat ke kementerian, dengan tembusan ke DPR RI,” ujarnya.
Bagi Adhan, keberpihakan kepada pelaku UMKM bukan sekadar retorika politik, melainkan sikap yang wajib diambil oleh pemimpin daerah. Ia tak mau warga Gorontalo hanya dijadikan pasar konsumen tanpa perlindungan terhadap produsen lokal. Terlebih, ia menyoroti bahwa produk yang dipajang justru banyak berasal dari luar daerah, seperti Kotamobagu.
“Di mana letak keberpihakannya? Produk Gorontalo tak tampak, yang ada justru dari luar,” geramnya.
Adhan juga menuntut agar Alfamart dan Indomaret menyediakan etalase khusus untuk produk UMKM Gorontalo. Ia menyodorkan Gelael sebagai contoh. “Gelael bisa. Mereka beri etalase untuk produk lokal, bahkan ada juga yang dari luar negeri dan tak diberi label halal. Kenapa dua raksasa ini tak bisa?” sindirnya.
Kemarahan Adhan menyiratkan satu pesan tegas: ritel modern harus membuka mata. Keuntungan yang mereka raup dari daerah tak boleh mengabaikan kepentingan ekonomi rakyat kecil. Gorontalo, tegasnya, bukan ladang kering yang bisa dipanen seenaknya.
