Hibata.id – Polemik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang di Kabupaten Pohuwato kembali memanas. Kali ini, Koordinator Aliansi Masyarakat Melawan (AMM) Pohuwato, Syahril Razak, secara tegas meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk turun langsung melihat kondisi nyata masyarakat penambang dan petani yang saat ini disebut dipersulit oleh aktivitas perusahaan tambang di daerah tersebut.
Permintaan itu dilatarbelakangi oleh adanya tindakan sepihak dari pihak perusahaan yang menutup akses jalan yang selama ini digunakan para penambang dan petani lokal untuk menuju ke lokasi tambang maupun lahan pertanian mereka. Penutupan akses ini dinilai merugikan masyarakat yang sejak lama menggantungkan hidup dari hasil bumi dan tambang di wilayah tersebut.
“Saya melihat sendiri beberapa kali terjadi penghadangan terhadap para penambang. Jalan yang sebelumnya memang sudah ada sejak lama, jauh sebelum perusahaan tambang masuk ke Pohuwato, kini ditutup begitu saja oleh perusahaan. Bukannya memberi manfaat atau mempermudah warga lokal untuk mencari nafkah, perusahaan justru mempersulit mereka. Ini jelas bentuk penindasan,” ujar Syahril.
Menurutnya, penambang dan petani lokal kini merasa seperti dijajah di tanah kelahiran mereka sendiri. Kekayaan sumber daya alam yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, justru dikendalikan penuh oleh perusahaan yang tidak memedulikan kesejahteraan warga sekitar.
“Ini bukan lagi zaman penjajahan. Tapi mengapa kami harus kembali berjuang melawan korporasi yang rakus dan tidak berperikemanusiaan? Jika masyarakat lokal tidak lagi diberi ruang untuk mencari makan, apakah pemerintah baru akan peduli setelah semuanya terlambat?” tegas Syahril.
Ia menilai, alih-alih menjadi tuan di negeri sendiri, masyarakat Pohuwato kini seperti pencuri dan pendatang di tanah kelahirannya. Status mereka sebagai warga lokal tak lagi dianggap penting oleh pihak perusahaan maupun oleh pemerintah yang diam melihat konflik ini terus berlarut.
“Kami bukan hanya seperti pencuri di tanah sendiri, tapi seperti orang asing yang tak punya hak sedikit pun untuk menikmati kekayaan alam yang diwariskan nenek moyang kami. Tanah ini bukan milik korporasi, tapi milik rakyat Pohuwato,” ujarnya.
Untuk itu, Syahril mendesak Menteri ESDM agar segera turun tangan, tidak hanya dengan melihat dokumen laporan dari perusahaan, tetapi datang langsung menyaksikan penderitaan masyarakat di lapangan. Ia juga meminta agar Bahlil Lahadalia tidak hanya sibuk mengurus urusan politik atau partai, tetapi hadir secara nyata di tengah-tengah rakyat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.
“Bahlil jangan hanya sibuk politik. Kami minta beliau datang ke Pohuwato, lihat bagaimana rakyat tertindas di depan mata. Jangan sampai pemerintah pusat menjadi bagian dari kejahatan lingkungan dan sosial di daerah kami,” pungkasnya.
Saat ini, masyarakat penambang dan petani di Pohuwato hanya berharap keadilan dan pengakuan atas hak mereka yang selama ini terabaikan. Mereka menegaskan, perjuangan untuk mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam akan terus dilakukan, sekalipun harus berhadapan dengan korporasi besar dan pemerintah yang abai.
