Hibata.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD akan serius mengusut dugaan gratifikasi yang melibatkan lebih dari satu anggota dewan. Ketua BK, Umar Karim, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat perdana untuk menyelidiki laporan tersebut.
“Hari ini adalah rapat perdana kami untuk menyelidiki laporan tersebut,” ujar Umar (11/3/2025).
Dari hasil rapat tersebut, BK memperoleh informasi bahwa jumlah anggota DPRD yang diduga menerima gratifikasi lebih dari satu orang.
“Yang berkembang di rapat tadi itu bahwa pelaku yang diduga menerima gratifikasi bukan hanya satu orang, ada dua sampai tiga orang, begitu informasi yang kami terima,” ungkapnya.
Namun, Umar mengakui bahwa proses penyelidikan ini tidak akan berjalan mudah. Ia menyebut adanya tekanan dari berbagai pihak yang berupaya menghambat kerja BK.
“Memang usaha kami di BK mulai mengungkap dugaan pelanggaran Kode Etik itu diprediksi tidak akan berjalan mulus, sebab mulai terlihat gejala upaya yang membuat BK tidak berjalan lancar,” ujarnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pihak yang diduga menghalangi penyelidikan, Umar enggan memberikan komentar. Namun, ia menegaskan bahwa BK akan bekerja hingga kasus ini tuntas. Jika diperlukan, mereka akan meminta bantuan aparat penegak hukum (APH).
Di sisi lain, DPRD saat ini tengah mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pertambangan emas untuk memperjelas persoalan di sektor tersebut. Umar menyebut bahwa Pansus dapat membantu BK dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mengungkap kasus dugaan gratifikasi.
“Dengan adanya Pansus tersebut tentu ikut membantu BK dalam melakukan penyelidikan karena dengan data-data yang akan diperoleh Pansus akan membantu BK dalam mengungkap fakta sebenarnya,” jelasnya.
Namun, wacana pembentukan Pansus ini terancam terganjal oleh keterbatasan anggaran. Umar menduga ada upaya sistematis untuk menghambat pembentukan Pansus dengan dalih anggaran yang tidak mencukupi.
“Jika Pansus Perkebunan Sawit tidak dapat dibentuk karena anggaran tidak cukup, maka dipastikan Pansus pertambangan emas juga bakal tidak akan terbentuk dengan alasan yang sama. Saya menduga sedang dimainkan teori domino,” tegasnya.
Umar pun meragukan klaim keterbatasan anggaran, mengingat DPRD memiliki anggaran hingga Rp93 miliar dalam APBD.
“Alasan anggaran tidak cukup sangat mengada-ada,” tandasnya.
