“Pertamina berkomitmen memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya Biosolar, benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kami mengambil langkah pengawasan ketat di SPBU dan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pertamina Patra Niaga Sulawesi melakukan monitoring serta pengecekan stok Biosolar di SPBU utama.
Distribusi diprioritaskan untuk kendaraan yang terdaftar dalam program Subsidi Tepat sesuai kuota pemerintah.
Pertamina juga menerapkan kebijakan pemblokiran QR Code bagi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi tidak wajar atau pelangsiran.
Pemilik kendaraan diminta melakukan verifikasi ulang sebelum dapat menggunakan kembali QR Code.
“Mekanisme ini memperkuat ketepatan sasaran dan mencegah praktik penyalahgunaan BBM subsidi,” tegasnya.
Sepanjang 2025, Pertamina telah menerbitkan surat teguran dan pembinaan terhadap 15 SPBU di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Evaluasi dilakukan secara konsisten untuk menjaga kredibilitas distribusi.
Pertamina juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat berwenang guna memastikan distribusi Biosolar subsidi berjalan lancar sekaligus mencegah praktik ilegal.
“Kami tidak mentolerir pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi,” katanya menegaskan.
Pertamina mengimbau masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi.
Langkah ini sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Informasi mengenai layanan dan produk Pertamina dapat diakses melalui laman mypertamina.id, akun media sosial @pertaminasulawesi dan @mypertamina, atau dengan menghubungi Pertamina Call Center 135.
