Bone Bolango

Bappeda Bone Bolango Bahas Pengendalian Pembangunan Berbasis SIPD

×

Bappeda Bone Bolango Bahas Pengendalian Pembangunan Berbasis SIPD

Sebarkan artikel ini
Analis Kebijakan Kemendagri Sofyan menyampaikan materi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui SIPD di Manado, Selasa (13/10/2026)/Hibata.id
Analis Kebijakan Kemendagri Sofyan menyampaikan materi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui SIPD di Manado, Selasa (13/10/2026)/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memperkuat pengawasan serta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri, Sofyan, menyampaikan hal tersebut dalam Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang digelar Bappeda Litbang Bone Bolango di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:  Bupati Bone Bolango Ingatkan OPD Pahami Aturan Tata Ruang

Sofyan menjelaskan, SIPD mengintegrasikan perencanaan elektronik (e-planning), penganggaran elektronik (e-budgeting), dan pelaporan elektronik (e-reporting).

Integrasi ini membantu pemerintah daerah memantau capaian program, membandingkan target dengan realisasi, serta menentukan langkah perbaikan.

Baca Juga:  Tekankan Pelayanan, Bupati Bone Bolango Tindak ASN Kudis

Ia menegaskan, pengendalian dan evaluasi tidak boleh sekadar memenuhi administrasi, tetapi harus menggunakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Modul SIPD juga mencakup evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Program Strategis Nasional, dan manajemen risiko pembangunan. Sistem tersebut diharapkan menghasilkan laporan berkala, rekomendasi, serta dokumentasi tindak lanjut yang terukur.

Baca Juga:  Bupati Ismet Mile Apresiasi Bantuan Pangan Pemprov Gorontalo

Namun, optimalisasi SIPD membutuhkan data yang konsisten, aparatur yang kompeten, komitmen pimpinan, dan koordinasi antarperangkat daerah.

Sofyan berharap pemanfaatan SIPD dapat meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga perencanaan serta anggaran daerah lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.