Hibata.id – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (31/03/2026).
Penyerahan laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam penyampaian laporan keuangan tahunan.
Ismet Mile menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan agar tetap memenuhi standar yang ditetapkan serta mendukung proses audit yang independen dan profesional oleh BPK,” ujarnya.
Sementara itu, Hery Purwanto menyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Ia menjelaskan, BPK akan melakukan pemeriksaan selama dua bulan sebelum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini atas laporan tersebut.
“Tahun anggaran 2025 menjadi periode awal bagi kepala daerah yang baru dalam menjalankan program secara penuh. Karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja awal pemerintahan,” kata Hery.
Hery juga mengungkapkan bahwa tim BPK telah melakukan prosedur analitis awal terhadap laporan yang diserahkan untuk memastikan kesesuaian data dengan dokumen pendukung.
Menurut dia, pemeriksaan lanjutan akan segera dilakukan setelah penandatanganan surat tugas oleh tim auditor.
Dalam proses audit tahun ini, BPK menyoroti beberapa aspek penting, antara lain implementasi kebijakan opsen pajak yang mulai berlaku pada 2025 serta program digitalisasi di sektor pendidikan yang didukung melalui dana alokasi khusus (DAK).
Selain itu, BPK akan menyesuaikan mekanisme pemeriksaan dengan kebijakan kerja pemerintah, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA), tanpa mengurangi kualitas audit.
Hery juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.
Ia mengapresiasi capaian pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo yang telah melampaui target nasional dalam penyelesaian tindak lanjut, namun tetap mendorong peningkatan berkelanjutan.
Dengan penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan proses audit yang berjalan optimal, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
