Hibata.id – Dalam rapat paripurna lanjutan DPRD Kota Gorontalo yang digelar pada Senin, 23 Juni 2025, Pemerintah Kota Gorontalo menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang mewakili pemerintah dalam rapat tersebut, menyoroti sejumlah hal penting, salah satunya sektor retribusi yang dinilai belum optimal, khususnya retribusi parkir.
“Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pengawasan dan transparansi,” tegas Ismail.
Ia juga menyoroti pendapatan dari denda keterlambatan proyek yang masih jauh dari potensi maksimal. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat penegakan kontrak dan secara terbuka menyampaikan laporan keterlambatan serta sanksinya kepada DPRD.
Menanggapi masukan dari Fraksi Gerindra dan NasDem terkait perlunya perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ismail menyatakan bahwa percepatan digitalisasi layanan dan integrasi program antar-OPD akan menjadi prioritas.
“Kami tengah menyusun skema fiskal yang fleksibel agar pembangunan prioritas dan pelayanan dasar tetap berjalan optimal,” jelasnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa reformasi belanja akan diarahkan secara lebih proporsional, dengan fokus pada belanja modal yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Dengan semangat kemitraan bersama DPRD, kami ingin memastikan arah pembangunan Kota Gorontalo tetap inklusif, humanis, dan berkelanjutan,” tutup Ismail.
