Hibata.id – Dua puluh lima tahun bukan waktu singkat bagi sebuah provinsi muda seperti Gorontalo. Ketika Rapat Paripurna HUT ke-25 digelar, ruang sidang DPRD seakan menghadirkan perjalanan panjang pembangunan daerah ini—sebuah perjalanan yang dituturkan kembali oleh para wakil rakyat melalui rangkaian data yang menguatkan cerita kemajuan.
Ketua DPRD Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, mengambil alih podium. Suaranya tenang, namun tegas. Ia membuka laporan dengan gambaran besar: “Angka-angka ini menunjukkan arah pertumbuhan Gorontalo yang stabil dan positif.”
Kalimat pembuka itu menjadi titik awal rangkaian cerita yang memaparkan transformasi ekonomi dan sosial provinsi sejak tahun pertama berdiri.
APBD: Dari Ratusan Miliar ke Triliunan Rupiah
Dua dekade lalu, Gorontalo memulai langkah dengan APBD sekitar Rp150,6 miliar pada tahun 2002. Angka itu, jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan saat itu, terasa kecil—seperti langkah bayi yang masih meraba.
Namun perjalanan tak berhenti. Tahun 2025, APBD Provinsi Gorontalo mencapai Rp1,75 triliun, naik 11 kali lipat. Kenaikan ini bukan sekadar nominal, tetapi cerminan kemampuan fiskal yang kian kuat dan kepercayaan pemerintah pusat yang terus meningkat.
Kemiskinan: Dari Tinggi, Kini Terus Terkikis
Cerita paling kuat dalam laporan DPRD adalah penurunan kemiskinan.
Pada 2001, lebih dari separuh masyarakat hidup dalam kategori miskin: 71,48 persen.
Kini, angka itu turun drastis menjadi 13,24 persen pada 2025.
Penurunan besar ini menjadi potret nyata keberhasilan program pemerintah daerah dan sinergi lintas sektor dalam membangun ekonomi masyarakat.
PDRB dan Ekonomi Gorontalo yang Semakin Dewasa
Jika kemiskinan menggambarkan kesejahteraan, maka PDRB menunjukkan kekuatan produksi daerah. Tahun 2003, PDRB per kapita Gorontalo baru mencapai Rp2,8 juta. Kini, 2024, angka itu melesat hingga Rp44,43 juta.
Data pertumbuhan ekonomi pun ikut menguatkan cerita. Pada Triwulan III 2025, pertumbuhan mencatat 5,49 persen, stabil dan berada pada tren positif.
IPM: Gambaran Pendidikan, Kesehatan, dan Harga Diri Daerah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bagian penting dalam laporan DPRD.
Dari 64,13 pada 2002, kini meningkat menjadi 72,62 pada 2025.
Angka ini mencerminkan masyarakat yang semakin sehat, lebih terdidik, dan memiliki akses luas terhadap layanan dasar.
DPRD sebagai Mitra Pembangunan
Di balik sederet capaian tersebut, Idrus Thomas Mopili mengingatkan bahwa tugas DPRD bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendengar. Sepanjang 2025, dewan telah menindaklanjuti 16 penyampaian aspirasi langsung dan menggelar sekitar 50 rapat dengar pendapat.
Dua panitia khusus juga dibentuk untuk isu strategis:
-
Pansus Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah merampungkan rekomendasi.
-
Pansus Pertambangan, dengan rekomendasi yang akan disampaikan pada 8 Desember 2025.
Langkah ini disebut sebagai wujud komitmen dewan dalam menjaga keseimbangan kebijakan dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
Arah Pembangunan yang Selaras dengan Nasional
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menambahkan bahwa agenda pembangunan daerah akan terus disinergikan dengan kebijakan nasional, khususnya program makanan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan pembentukan koperasi merah putih.
Idrus Thomas Mopili kemudian menutup laporan dengan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini berkontribusi mengharumkan nama Gorontalo.
“Dirgahayu Provinsi Gorontalo,” ujarnya, menandai babak baru perjalanan 25 tahun pendewasaan provinsi ini.
