Hibata.id — Di sebuah desa kecil di ujung barat Pohuwato, Gorontalo, badai ketegangan sosial tengah membentuk awan hitam. Nama Pejabat Kepala Desa Tunas Jaya, berinisial KL, mendadak menjadi buah bibir setelah ia diduga mengintimidasi seorang pengurus organisasi mahasiswa. Bukan cuma menyinggung harga diri individu, tindakan itu dinilai menampar wajah pemerintahan yang seharusnya menjunjung etika dan pelayanan publik.
Syahril Razak, Kabid Informasi dan Komunikasi Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato (KPMIP) Cabang Kota Gorontalo, menjadi korban dari dugaan arogansi kekuasaan ini. Yang membuat situasi kian runyam, KL bukan sekadar Pejabat Kepala Desa biasa. Ia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif—jabatan yang secara moral dan hukum menuntut keteladanan.
“Wataknya bukan seperti pemimpin, tapi seperti preman,” kata Ketua Umum KPMIP, Rusmanto Sabali, saat menyampaikan sikap resmi organisasinya. KPMIP, organisasi yang biasa tenang dalam advokasi sosial-politik lokal, kini berubah menjadi gelombang desakan. Mereka meminta satu hal yang jelas: KL harus diberhentikan secara tidak hormat.
Desakan itu bukan tanpa dasar. Bagi KPMIP, intimidasi terhadap kader mereka bukan semata persoalan internal, melainkan indikasi retaknya fondasi etika dalam birokrasi. Dalam pernyataannya, Rusmanto menegaskan bahwa jika tindakan seperti ini dibiarkan, ia akan menjadi preseden buruk bagi ASN lain di Pohuwato.
“Jika tidak ditindak tegas, kita sedang membuka pintu bagi kekuasaan yang sewenang-wenang, bukan pelayanan yang berkeadaban,” ujarnya.
Tak hanya pemecatan, KPMIP juga menuntut agar KL menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Pohuwato. Langkah itu, menurut mereka, adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang tak bisa ditawar.
Gema tuntutan ini, jika tidak segera direspons, berpotensi melahirkan gejolak sosial yang lebih besar. “Kami tidak akan diam,” ujar Rusmanto, memperingatkan bahwa solidaritas kader KPMIP di berbagai wilayah siap bergerak jika keadilan diabaikan.
Apa yang terjadi di Tunas Jaya mungkin tampak sebagai gesekan kecil di level desa. Tapi di baliknya, ada pertaruhan besar: masa depan kepemimpinan sipil di Pohuwato—apakah akan dibangun di atas prinsip akuntabilitas, atau runtuh oleh arogansi dan impunitas?
Kini bola panas berada di tangan Bupati Pohuwato. Pilihan ada di antara dua hal: menunjukkan komitmen terhadap etika dan supremasi sipil, atau membiarkan api kecil di Popayato Barat menjalar menjadi krisis legitimasi birokrasi di seluruh kabupaten.
